Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin resmi dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) hari ini, Sabtu (2/9), di Hotel Yamato, Surabaya, Jatim.
Dalam pidato politiknya pada acara deklarasi bacawapres itu, Anies mengajak kepada seluruh barisan relawan pendukungnya untuk melangkah lebih mantap, semangat, cepat, dan lebih luas jangkauannya.
"Kepada seluruh barisan relawan pendukung, mari kita melangkah dengan lebih mantap. Ayo melangkah dengan lebih bersemangat tentu lebih cepat dan lebih luas jangkauannya," ajak Anies dalam pidatonya.
Menanggapi ajakan Anies tersebut, Ulung Rusman, koordinator Perhimpunan Aktivis 98, menyatakan aktivis 98 yang mendukung Anies Baswedan siap menjalankan ajakan Anies itu. Ulung mengatakan, aktivis yang tergabung dalam Perhimpunan Aktivis 98 segera melakukan konsolidasi nasional untuk menjawab ajakan Anies Baswedan tersebut.
"Kami akan segera melakukan konsolidasi nasional untuk menjawab ajakan Mas Anies tentang konsolidasi itu segera menyusun program kerja yang akan dilakukan aktivis 98 dalam melakukan kerja cepat dan kerja memperluas jangkauan dukungan kepada Anies Baswedan" ujar Ulung dalam siaran pers kepada media, Sabtu (2/9) sore, di Jakarta.
Ulung juga menyampaikan Perhimpunan Aktivis 98 akan mengisi ruang-ruang kosong yang belum tersentuh selama ini dengan landasan nilai-nilai perjuangan reformasi 98 yakni demokrasi di segala bidang, partisipatif publik, pendampingan, toleransi dan kebhinekaan.
"Aktivis yang ada di Perhimpunan Aktivis 98 akan menyebar masuk ke kantong-kantong basis massa di Jawa dan Sumatera untuk memperluas dukungan kepada Mas Anies. Selain itu, juga akan aktif membangun komunikasi dengan komunitas-komunitas warga agar lebih mengenal sosok Mas Anies" ujar Ulung.
Dia menambahkan, Perhimpunan Aktivis 98 mendukung penuh dipilihnya Cak Imin sebagai bacawapres Anies Baswedan pada Pilpres 2024 ini. Baginya sosok Cak Imin akan melengkapi perjuangan koalisi untuk memenangkan Pilpres 2024.
"Cak Imin adalah figur yang memiliki jiwa nasionalis dan komit terhadap persatuan, keadilan, kesejahteraan dan persamaan. Klop dengan sosok Mas Anies saat menjadi gubernur DKI telah mewujudkan persatuan, keadilan, kesejahteraan, dan persamaan maka yakin pasti menang," tegas Ulung. (Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved