Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
DUET Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selain untuk merealisasikan ide-ide perubahan yang diusung Anies Baswedan, juga akan membangun persatuan yang kokoh di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan pengamat politik dari Sabang Merauke Circle dan juga aktivis prodemokrasi, Syahganda Nainggolan, di sela Kongres Alumni Sekolah Demokrasi, di Palembang, Sabtu (2/9).
Syahganda menjelaskan bahwa dirinya berkomunikasi dengan Anies via telepon dan menyeayakan senang dengan terwujudnya pasangan tersebut.
Baca juga: Perhimpunan Aktivis 98 Jawab Ajakan Anies Saat Deklarasi Cak Imin Sebagai Cawapres
"Sehingga, tuduhan bahwa Anies terpaksa memilih Muhaimin Iskandar karena tekanan Surya Paloh maupun Istana tidaklah benar," ujar Syahganda dalam siaran pers tertulisnya.
Adapun terkait mudurnya Partai Demokrat dalam mendukung Anies hanya menunjukkan bukti ambisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam membesarkan anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pendukung Anies Tak Perlu Khawatir
Untuk itu para pendukung Anies, menurut Syahganda, tidak perlu khawatir, sebab nantinya Demokrat sendiri yang akan menanggung risikonya.
Baca juga: Meski tak Hadir saat Deklarasi Anies-Muhaimin, PKS Pastikan Tetap Dukung Anies Baswedan
"Elektabilitas Partai Demokrat akan pasti menurun dengan meninggalkan Anies Baswedan. Sebab, isu perubahan selama ini bukanlah tersimbolik pada Demokrat, melainkan pada Anies Baswedan," ucapnya.
Syahganda selanjutnya berharap semua pendukung mendoakan kemenangan pasangan Anies-Muhaimin.
"Doa itu untuk mempermudah jalan perubahan dan persatuan bangsa kita yang sudah dinantikan rakyat selama ini," pungkas Syahganda. (RO/S-4)
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mendukung penuh instruksi pihak Istana kepada Polri untuk menginvestigasi rangkaian teror yang menimpa sejumlah aktivis dan influencer.
Pihak dari pemerintah atau yang merasa diri bagian dan penguasa? Itulah yang harus diungkap oleh jajaran pemerintahan Prabowo Subianto. Mampukah mereka?
Kritik pemerintah soal bencana Sumatra berujung teror. Konten kreator dan aktivis alami ancaman hingga doxing.
Dua aktivis di Kota Semarang, Adetya Pramandira (26) dan Fathul Munif (28) ditahan Polrestabes Semarang diduga berkaitan dengan unggahan di media sosial terkait aksi pada Agustus 2025 lalu.
Imbauan ditulis tangan disebarkan aktivis Pati yang menjenguknya dan ditujukan kepada warga Pati dan pendukungnya.
AFFAÂ menggelar aksi damai di depan Plataran Hutan Kota, menyerukan agar perusahaan hotel mewah Plataran Group segera berkomitmen terhadap kebijakan telur bebas sangkar.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved