Meski tak Hadir saat Deklarasi Anies-Muhaimin, PKS Pastikan Tetap Dukung Anies Baswedan

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tetap berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk mendukungng Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. 

Pernyataan ini disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu menjawab pernyataan publik karena tidak hadir dalam deklarasi pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

"PKS menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden RI pada Pilpres tahun 2024. InsyaAllah akan semakin mengokohkan semangat dan optimisme meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia adil, sejahtera, dan bermartabat," jelasnya.

Baca juga : Usai Deklarasi, Anies-Muhaimin Bakal Gerak Cepat Sampaikan Visi Keliling Indonesia

Dalam keterangan persnya di DPP PKS Jakarta, Syaikhu juga mengatakan telah meminta maaf kepada partai koalisi khususnya PKB karena tidak bisa hadir dalam deklarasi Anies-Muhaimin di Surabaya Jawa Timur.

"Saya mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya. Tadi saya telepon ke ketua umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Tadi saya telepon terima kasih atas surat yang diberikan tapi kami mohon maaf kami tidak bisa hadir ke acara di Surabaya," ungkapnya, Sabtu (2/9).

Baca juga : Anies Berikan Ceramah Kebangsaan di Ponpes Persis Tasikmalaya

Dinamika politik yang cukup mengguncang belakangan ini memang dirasakan oleh PKS. Namun selain mekanisme atau aturan yang dimiliki, PKS menghormati keputusan Partai NasDem dan PKB yang telah mendeklarasikan pasangan Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden dengan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden yang akan maju pada Pilpres tahun 2024.

"Kami mengacu pada AD/ART kami di PKS," ujarnya.

Sesuai Pasal 16 Anggaran Dasar PKS ayat (2) huruf (i) menyatakan kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan/atau qakil presiden adalah Majelis Syura sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS seluruh Indonesia. 

Musyawarah Majelis Syura (MMS) ke-VIII telah menetapkan Anies Rasyid Baswedan sebagai bacapres yang diusung oleh PKS. Sedangkan rekomendasi nama Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden akan diusulkan untuk dibahas pada Musyawarah Majelis Syura (MMS) PKS. 

Dalam kesempatan itu, Syaikhu juga menyampaikan harapan untuk Partai Demokrat tetap berada dalam koalisi.

"Kami memahami dan menghormati keputusan Partai Demokrat yang keluar dari KPP dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Anies Rasyid Baswedan sebagai bacapres. Sesungguhnya kami sangat berharap Partai Demokrat tetap berada dalam KPP," tukasnya. (Z-5)