Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI senior Pusat Riset Politik (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai rencana pertemuan antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak bakal mengganggu tiga poros koalisi yang sudah tercipta saat ini. Ia menyangsikan terciptanya poros baru yang lahir antara pertemuan dua tokoh tersebut.
"Saya kira dinamika yang ada itu tidak akan memengaruhi signifikan pemetaan politik yang sudah ada saat ini. Jadi, pola tiga koalisi kelihatannya akan ada," terang Firman saat dihubungi Media Indonesia dari Jakarta, Rabu (30/8).
Ketiga poros yang dimaksud Firman adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Poros Anies diketahui diusung oleh Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS lewat Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Sedangkan PDI Perjuangan sebagai kekuatan utama poros Ganjar dengan dukungan PPP.
Baca juga: Puan Maharani Segera Temui Surya Paloh
Adapun poros Prabowo didukung Koalisi Indonesia Maju yang beranggotakan Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, dan PAN. Firman menjelaskan, poros baru sulit tercipta. Sebab, proses politik yang telah melahirkan tiga poros tersebut tidak terjadi dalam waktu singkat. "Proses ini kan bukan proses tadi siang, proses panjang."
Di sisi lain, ia mengatakan peristiwa politik yang terjadi seperti rencana pertemuan Puan dan Paloh harus dapat dimaknai baik dalam konteks alasan pertemuan dan tindak lanjutnya. Tanpa kedua elemen tersebut, pertemuan Puan dan Paloh hanyalah silaturahim biasa.
Baca juga: Surya Paloh Ragukan Hasil Survei terkait Anies Baswedan
"Kalau efeknya sekadar potret-potret, sekadar pernyataan, ya, sudahlah, lupakan. Enggak akan ada apa-apa," ujarnya.
Firman berpendapat, pertemuan elite politik lain di samping Puan dan Paloh bakal lebih sering terjadi. Pertemuan model itu, lanjutnya, bertujuan untuk membangun komunikasi agar Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan menciptakan suasanya yang lebih rileks.
Sebelumnya, rencana pertemuan antara Puan dan Paloh diungkap oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai bersilaturahim dengan Media Indonesia. Ia menyebut pertemuan itu bakal digelar dalam waktu dekat.
"Hubungan Mbak Puan dan Bang Surya, seperti yang dikatakan Bang Surya sendiri, itu sudah seperti anak dan bapak. Sehingga saling berkomunikasi itu sangat penting, saling berdialog bagi masa depan bangsa dan negara," aku Hasto. (Z-10)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved