Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PENELITI senior Pusat Riset Politik (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai rencana pertemuan antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak bakal mengganggu tiga poros koalisi yang sudah tercipta saat ini. Ia menyangsikan terciptanya poros baru yang lahir antara pertemuan dua tokoh tersebut.
"Saya kira dinamika yang ada itu tidak akan memengaruhi signifikan pemetaan politik yang sudah ada saat ini. Jadi, pola tiga koalisi kelihatannya akan ada," terang Firman saat dihubungi Media Indonesia dari Jakarta, Rabu (30/8).
Ketiga poros yang dimaksud Firman adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Poros Anies diketahui diusung oleh Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS lewat Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Sedangkan PDI Perjuangan sebagai kekuatan utama poros Ganjar dengan dukungan PPP.
Baca juga: Puan Maharani Segera Temui Surya Paloh
Adapun poros Prabowo didukung Koalisi Indonesia Maju yang beranggotakan Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, dan PAN. Firman menjelaskan, poros baru sulit tercipta. Sebab, proses politik yang telah melahirkan tiga poros tersebut tidak terjadi dalam waktu singkat. "Proses ini kan bukan proses tadi siang, proses panjang."
Di sisi lain, ia mengatakan peristiwa politik yang terjadi seperti rencana pertemuan Puan dan Paloh harus dapat dimaknai baik dalam konteks alasan pertemuan dan tindak lanjutnya. Tanpa kedua elemen tersebut, pertemuan Puan dan Paloh hanyalah silaturahim biasa.
Baca juga: Surya Paloh Ragukan Hasil Survei terkait Anies Baswedan
"Kalau efeknya sekadar potret-potret, sekadar pernyataan, ya, sudahlah, lupakan. Enggak akan ada apa-apa," ujarnya.
Firman berpendapat, pertemuan elite politik lain di samping Puan dan Paloh bakal lebih sering terjadi. Pertemuan model itu, lanjutnya, bertujuan untuk membangun komunikasi agar Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan menciptakan suasanya yang lebih rileks.
Sebelumnya, rencana pertemuan antara Puan dan Paloh diungkap oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai bersilaturahim dengan Media Indonesia. Ia menyebut pertemuan itu bakal digelar dalam waktu dekat.
"Hubungan Mbak Puan dan Bang Surya, seperti yang dikatakan Bang Surya sendiri, itu sudah seperti anak dan bapak. Sehingga saling berkomunikasi itu sangat penting, saling berdialog bagi masa depan bangsa dan negara," aku Hasto. (Z-10)
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Dia pun mengaku datang membawa pesan dari Prabowo dan pulang membawa jawaban dari Megawati.
Wakil Ketua DPR itu meminta agar tak dikaitkan terkait koalisi ketika Prabowo dan Megawati bertemu.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved