Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
WACANA pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena minimnya prestasi dikritisi oleh peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zainur Rahman. Menurutnya, penurunan kinerja Lembaga Antirasuah tersebut karena ada kuda troya yang masuk.
Menurutnya, memasukkan kuda troya bertujuan untuk merusak kinerja KPK. Sehingga, publik menilai lembaga itu tidak diperlukan lagi dan harus dibubarkan. Zainur meyakini usulan itu merupakan bagian dari serangan ke Lembaga Antirasuah.
"Saya melihat serangan paling telak terhadap KPK adalah ketika ada 'kuda troya' saya menyebutnya kuda troya, di mana unsur-unsur di eksternal KPK berhasil masuk ke internal KPK," kata Zainur di Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023.
Baca juga : Novel Baswedan Setuju KPK Dibubarkan, Ganti Versi Baru
Dia enggan memerinci kuda troya yang dimaksud. Mereka diyakini menduduki jabatan tinggi di KPK.
"Baik melalui jadi pimpinan maupun unsur-unsur pejabat di internal KPK yg kemudian punya habit, punya standar etik yang cukup berbeda gitu ya," ucap Zainur.
Berdasarkan analisisnya, kuda troya yang dimaksudnya saat ini mencoba menggeser standar integritas di KPK. Terbukti, banyak pegawai dan pejabat di sana terkena pelanggaran etik.
Baca juga : Belasan Eks Pimpinan KPK Turun Gunung Jelang Pemilu 2024, Ini Alasannya
"Mereka melakukan banyak pelanggaran etik termasuk disanksi etik oleh pengawas, gitu ya karena melakukan pelanggaran etik gitu, ya," ujar Zainur.
Dia meyakini ada kecocokan analisi kuda troya dengan permintaan pembubaran KPK. Sebab, alasannya karena minim prestasi yang menurutnya disebabkan oleh para pihak yang merusak muruah Lembaga Antirasuah.
"Ada yang memgusulkan pembubaran nah yang perlu dilihat apa yang menyebabkan kinerja KPK itu dianggap tidak cukup naik seperti kondisi saat ini," tutur Zainur.
Baca juga : Firli Bahuri Resmi Angkat Kaki dari KPK. Siapa Penggantinya?
Usulan pembubaran KPK datang dari Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri. Ia pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan KPK karena dinilai tidak lagi efektif.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh bubarin saja KPK itu pak, jadi menurut saya enggak efektif," kata Megawati di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (21/8).
Megawati juga menyoroti masih banyaknya perilaku koruptif. Karena kejahatan itu akan tercium juga.
Ia mempertanyakan masih banyaknya perkara korupsi. Sehingga, timbul pertanyaan penegak hukum mau atau tidak menjalankan aturan tegas yang sudah dibuat.
"Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat, itu persoalannya," kata Megawati. (MGN/Z-4)
KPK menggiring opini seolah-olah menyita banyak barang dengan membawa koper.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan ketidakpatuhan prosedur dalam penggeledahan rumah Ono Surono.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan pemanggilan sejumlah pengusaha rokok, dalam kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai.
KPK menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kota Bandung dan Indramayu. Tokoh Masyarakat Adat Jawa Barat Eka Santosa mmenyatakan keprihatinan.
Usai dilakukannya penggeledahan rumah Ono Surono oleh KPK, ketua DPD PDI Perjuangan yang juga wakil ketua DPRD Jabar, itu enggan berkomentar banyak.
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
Asep menduga emas lima kilo itu yang diklaim Linda telah disita KPK. Padahal, penyidik cuma mengambil dokumen dari tangan saksi itu.
Walaupun dalam sidang sebelumnya yang digelar pada 23 September 2025 atau percobaan pertama, majelis hakim memutuskan menolak permohonan praperadilan.
KPK menyita yang sebesar Rp500 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang diminta dari Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved