Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI Budiman Sudjatmiko mengaku mau menjomblo dulu jika ia dipecat PDI Perjuangan (PDIP). Isu pemecatannya dari kader PDIP mengemuka usai ia terang-terangan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Saya mungkin akan mempertimbangkan jomblo dulu. Ya ibaratnya orang baru kehilangan pasangan hidup, harus melewati masa berkabung yang lama. Pasti kan berkabung dong," kata Budiman di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (22/8) malam.
Budiman menuturkan ia berkabung karena PDIP sudah melekat dirinya. Mantan aktivis itu klaim sudah berkampanye PDIP sejak kelas 6 SD.
Baca juga: Respons Budiman Sudjatmiko Usai Disinggung Megawati Soal Dansa
"Kelas 6 SD ikut kampanye PDI soalnya, belum PDI Perjuangan, masih ikon segilima," ujar Budiman.
Ia masih berharap masih bisa gabung PDIP meskipun sudah dipecat. Bila PDIP tak membuka pintu lagi untuknya, Budiman terbuka kemungkinan gabung Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca juga: Budiman Sudjatmiko Bantah Minta Jatah Menteri ke Presiden Jokowi
"Apakah barangkali setelah beberapa tahun kesalahan saya diampuni saya bisa daftar lagi (ke PDIP). Kalau enggak diterima ya bisa jadi bisa masuk PSI mungkin salah satunya," ucap dia. (Z-3)
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved