Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
BUDIMAN Sudjatmiko membantah dirinya meminta jatah menteri ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP. Budiman mengatakan Jokowilah yang pernah memintanya menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT).
Budiman mengungkapkan, pada 2014, setelah pelantikan kabinet pertama Jokowi, dirinya dipanggil oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
“Pak Jokowi, pada 2014, saat pertama kali lantik kabinet, saya, besoknya dipanggil Pak Pratikno di kantor MM UGM di Manggarai. Ada satu pernyataan Pak Pratikno, 'Mas Budiman, Pak Jokowi kan baru bikin Kementerian Desa. Itu sebetulnya kementerianya itu untuk sampean. Tetapi karena ada dinamika politik, harus diserahkan kepada yang lain'. Its okay, enggak ada masalah,” ucap Budiman kepada awak media di Tennis Indor Senayan, Selasa (22/8).
Baca juga : PDIP Sebut Jokowi Pertahankan Kekuasaan Lewat RUU DKJ
Lalu, pada 2015, Budiman mengaku dipanggil lagi ke Istana oleh Presiden Jokowi. Saat itu, Jokowi ingin melakukan reshuffle dan memberikan kursi Menteri Desa untuk Budiman. Namun, batal karena ada dinamika politik.
"2015, saya dipanggil ke Istana, Pak Jokowi bilang, 'Kita ingin reshuffle, kita ingin Kementerian Desa untuk Mas Budiman, tapi rupanya masih ada dinamika politik yang lain'. Oke," kata Budiman.
Di tahun yang sama, Budiman menyebut dipanggil lagi ke rumah Jokowi di daerah Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk membahas jatah kursi Menteri Desa tersebut. Budiman menegaskan ke Jokowi sudah tidak bernafsu menjadi menteri.
Dengan demikian, Budiman mengaku tidak pernah meminta jatah menteri, bahkan saat menjadi anggota DPR selama dua periode.
“Akhirnya saya bilang, 'Pak saya berkali-kali dipanggil, cuma untuk bicara, 'Saya sebenarnya berniat memberikan kementerian kepada Mas Budiman tapi ada dinamika politik. Gini aja deh Pak, saya ini enggak patheken (gak nafsu banget) jadi menteri, lagi pula kalau urusan desa, saya bisa menggerakan desa tanpa harus jadi menteri',” ucap Budiman. (Z-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan kerja sama ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan program serta sumber daya lain dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Rumah Produksi Gizi akan membantu masyarakat Bogor, Jawa Barat, untuk bisa meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka.
Budiman sendiri telah diperintah Prabowo untuk mensinkronkan program bansos.
Budiman menepis akan ditempatkan di bagian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dia menekankan hanya ditugaskan menangani daerah yang mengalami ketimpangan.
PARTAI Golongan Karya (Golkar) memberikan surat instruksi ke kader Partai Golkar, Jusuf Hamka alias Babah Alun dalam Pilkada DKI Jakarta.
Prabowo Subianto gandeng LAN mengkaji penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved