Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan penanganan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terus dilakukan hingga saat ini. Ia menyebut kurang lebih 900 orang tersangka sudah diamankan.
"Dimana beberapa waktu yang lalu pak Presiden (Joko Widodo) menyampaikan masalah TPPO dan itu sudah kita tindak lanjuti dengan melakukan berbagai macam kegiatan penegakan hukum sampai dengan hari ini terus berlangsung sudah kurang lebih hampir 900 tersangka yang kita amankan," kata Kapolri Listyo Sigit Prabowo kepada wartawan saat menghadiri ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Sabtu (19/8).
Ia mengatakan bahwa pelaksanaan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo bisa mendatangkan manfaat untuk melaksanakan kerjasama dengan negara-negara ASEAN.
Baca juga: Kapolri Tiba di Labuan Bajo, Cek Kesiapan AMMTC 2023
"Ini betul-betul kita akan manfaatkan untuk melaksanakan kerjasama dengan negara-negara ataupun kepolisian-kepolisian yang berada di Negara ASEAN. Tentunya besok dihadiri oleh, ada menteri ada kepolisian dan juga beberapa negara yang ikut bergabung observer, chairman directors," ungkapnya.
Ia berharap nantinya ada beberapa keputusan kerjasama dari hasil AMMTC ke-17 terkait dengan pemberantasan kejahatan transnasional crime.
Baca juga:2 Pelaku TPPO Mengaku Wartawan di Kepulauan Riau Ditangkap
Kata dia, kerjasama yang akan dirumuskan nanti tentunya akan menjadi deklarasi yang bersejarah karena penyelenggaraan ASEAN AMMTC dilaksanakan di Labuan Bajo sebagai salah satu tempat wisata super prioritas di tanah air.
"Tentunya kita angkat terus ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian bisa berjalan dengan baik, kita mendapatkan kesepakatan kerjasama dalam rangka pemberantasan transnational crime. Dan juga tentunya sekaligus kita terus mengangkat Labuan Bajo sebagai wisata super prioritas untuk bisa dikenal oleh masyarakat dunia," pungkasnya. (Z-7)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Setelah kepulangan korban, Pemkab Tasikmalaya juga melakukan pendampingan hingga pemulihan korban.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
POLRI menyebutkan modus TPPO yang melibatkan korban WNI di Kamboja. Menurut Polri WNI korban TPPO itu dijadikan pekerjaan operator komputer.
Para korban sudah mulai kehabisan bekal untuk bertahan hidup. Mereka masih terus menunggu respon dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja.
Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi isu mendesak di tengah tingginya kerentanan terhadap eksploitasi HAM.
Pelaku kejahatan TPPO sering menipu korbannya dengan tawaran pekerjaan di luar negeri ditambah gaji dan kehidupan yang terbilang makmur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved