Hasto Buka Pintu Kritik Lanjutan PDIP ke Jokowi

KRITIK yang dilancarkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terhadap pemerintah terkait food estate dinilai sebagai pintu masuk bagi kritik-kritik lain dari PDIP kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, berpendapat, hal itu dapat terjadi jika Jokowi tidak mengikuti kehendak partai.

"Mungkin kritikan Hasto kemarin pintu masuk untuk kritik-kritik kepada pemerintahan Jokowi ketika Jokowinya diangap tidak manut terhadap garis partai, karena Jokowi dianggap ikut cawe-cawe untuk koalisi partai lain," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (17/8).

Ujang sendiri berpendapat bahwa kritik yang dilayangkan PDIP terhadap Jokowi bukan kali ini saja terjadi. Di awal pemerintahan Jokowi periode pertama pada 2014, contohnya, PDIP mengkritik Jokowi saat baru melantik menteri di kabinet. Ganjarannya, jatah kursi PDIP di kabinet bertambah dengan diangkatnya Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.

Baca juga: Hasto PDIP Sebut Proyek Food Estate Jokowi Kejahatan Lingkungan? Begini Kata Pengamat

Kritik lainnya dari PDIP, sambung Ujang, antara lain penolakan terhadap gerakan Jokowi tiga periode maupun penolakan atas kedatangan Tim Nasional Israel U-20 untuk berlaga pada Piala Dunia U-20 FIFA.

Lebih lanjut, Ujang menilai bahwa kritik yang dilancarkan PDIP terhadap pemerintah ironis dan cukup aneh. Pasalnya, PDIP merupakan partai politik pemenang Pemilu 2019 yang otomatis menjadi partai penguasa pemerintah.

Baca juga: Presiden Pastikan Terus Kembangkan Food Estate Meski Dikritik PDIP

"Ini sesuatu yang aneh dan lucu dalam sistem pemerintahan kita," tandasnya.

Tidak Terkait Deklarasi Prabowo Subianto

Senada dengan Ujang, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menyebut kritik yang dilancarkan Hasto terkait food estate bukanlah kritik pertama PDIP terhadap pemerintahan Jokowi.

Kendati demikian, ia berpendapat bahwa kritikan itu tidak terkait dengan deklarasi bersama Prabowo Subianto sebagai calon presiden oleh Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, dan PAN beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kritik tersebut merupakan upaya PDIP dalam melakukan fungsi kontrol atas kebijakan pemerintah. Tujuannya, agar kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan lebih baik. Terlebih, kritik Hasto disampaikan saat tahun politik.

"Kan yang paling utama dilakukan adalah mengamankan dan memperbaiki kualitas pemerintahan, termasuk kebijakannya. Dan saya pikir PDIP memainkan peran itu karena melakukan fungsi kontrol dan pengingat bagi kepemimpinan sekarang agar memperbaiki kebijakan ini demi suksesi yang ada di 2024," jelas Wasisto.

Terpisah, Hasto mengatakan bahwa proyek food estate memiliki nafas yang sama dengan PDIP demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan. Ia menyebut kebijakan Jokowi itu bertujuan bagus, tapi tidak dalam pengimplementasiannya.

"Di sini kebijakannya bagus, implementasinya tidak baik karena ada vested interest," ujarnya di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan.

Vested interest itu, lanjut Hasto, tercermin dengan dibentuknya perusahaan yang diisi oleh sahabat dan anggota partai-partai politik. Padahal, seharusnya mereka tidak boleh ikut campur dalam proyek yang menggunakan anggaran negara. Oleh karena itu, Hasto menyebut pihaknya bakal melakukan kajian lebih lanjut mengenai kebijakan food estate.

"Kemarin ada beberapa NGO (non-governmental organization) yang juga menghubungi kami dan akan menyiapkan berbagai data-data ya terkait dengan implementasi yang tidak baik bagi kebijakan yang sebenarnya bagus," tandas Hasto. (Tri/Z-7)