Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamini masih banyak masyarakat yang menerima politik uang di Indonesia. Aliran itu biasanya diambil warga yang kesejahteraan dan pendidikannya belum baik.
"Kenapa money politik masih berjalan? Ya saya harus sampaikan 50% masyarakat kita itu masih belum sejahtera dan 50% lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa (15/8).
Alex menjelaskan masih ada masyarakat yang menerima uang demi memilih salah satu calon demi menyambung hidup. Kebiasaan itu dinilai menjadi penyebab demokrasi menjadi kurang sehat.
Baca juga: 1.057 Laporan Korupsi Diterima KPK Sepanjang Semester I, DKI Jakarta Paling Banyak
Karenanya, KPK mau memaksimalkan sosialisasi penolakan politik uang di kalangan masyarakat. Literasi yang baik diyakini bisa menyadarkan warga bahwa pemberian dari para calon tidak sebanding dengan lamanya masa kepemimpinan dan kebijakan yang terbangun nanti.
"Jadi jangan berharap saja dengan calon pimpinan atau anggota DPRD yang berintegritas, penyelenggara yang berintegrasi. Tetapi, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas," ucap Alex.
Baca juga: Laporan Gratifikasi Pejabat Meningkat 12 Persen
Menurutnya, menjaga integritas pemilih untuk memastikan demokrasi di Indonesia bersih juga penting. Konsistensi segala pihak diharap dijaga.
"Kan kuncinya di sana bagaimana kita mendorong masyarakat itu untuk menolak setiap tawaran atau apapun," ujar Alex. (Z-3)
Cucun kilas balik saat Pansus Haji 2024. Selama perjalanan Pansus, Yaqut disebut kerap menolak hadir dalam pemeriksaaan.
Ustadz Khalid Basalamah kembali menjadi perhatian publik setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Juni 2025.
Mantan pejabat pengadaan barang atau jasa pengiriman dan penggandaan pada Setjen MPR Cucu Riwayati dan eks kelompok kerja unit kerja pengadaan barang dan jasa di Setjen MPR Fahmi Idris.
Hingga kini, Indra belum ditahan. Proses penanganan perkaranya disebut mandek karena penghitungan kerugian negara tak kunjung rampung.
Teranyar, pendakwah Khalid Basalamah dimintai keterangan pada Senin (23/6).
Penyidik masih menghitung total gratifikasi yang diterima oleh tersangka. Sementara, pihak berperkara itu mengantongi belasan miliar rupiah.
Kondisi kesejahteraan guru secara umum, saat ini masih terbilang rendah dan belum sebanding dengan pengabdian yang mereka berikan.
BUPATI Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memberdayakan masyarakat telah membantu memitigasi berbagai kerentanan hidup
PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) membagikan lebih dari 2.000 paket makanan berbuka puasa (takjil) kepada tenaga kerja bongkar muat (TKBM), sopir truk dan masyarakat sekitar
Sebanyak 1.300 anak yatim menerima santunan dari Yayasan Agung Podomoro Land (YAPL) bersama PT Agung Podomoro Land Tbk
Kebijakan ini menunjukkan komitmen Presiden Peabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan senantiasa membersamai para guru.
PENYESUAIAN/penundaan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya berpotensi merembet pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved