KPK Money Politik Diterima Masyarakat yang Kesejahteraan dan Pendidikannya Belum Baik

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamini masih banyak masyarakat yang menerima politik uang di Indonesia. Aliran itu biasanya diambil warga yang kesejahteraan dan pendidikannya belum baik.

"Kenapa money politik masih berjalan? Ya saya harus sampaikan 50% masyarakat kita itu masih belum sejahtera dan 50% lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa (15/8).

Alex menjelaskan masih ada masyarakat yang menerima uang demi memilih salah satu calon demi menyambung hidup. Kebiasaan itu dinilai menjadi penyebab demokrasi menjadi kurang sehat.

Karenanya, KPK mau memaksimalkan sosialisasi penolakan politik uang di kalangan masyarakat. Literasi yang baik diyakini bisa menyadarkan warga bahwa pemberian dari para calon tidak sebanding dengan lamanya masa kepemimpinan dan kebijakan yang terbangun nanti.

"Jadi jangan berharap saja dengan calon pimpinan atau anggota DPRD yang berintegritas, penyelenggara yang berintegrasi. Tetapi, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas," ucap Alex.

Menurutnya, menjaga integritas pemilih untuk memastikan demokrasi di Indonesia bersih juga penting. Konsistensi segala pihak diharap dijaga.

"Kan kuncinya di sana bagaimana kita mendorong masyarakat itu untuk menolak setiap tawaran atau apapun," ujar Alex. (Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani

Headline

KPK: Money Politik Diterima Masyarakat yang Kesejahteraan dan Pendidikannya Belum Baik

KPK Patahkan Alasan 'Eks Pedangdut' Fadia Arafiq Soal Tak Paham Aturan Korupsi

Eks Penyidik KPK Beberkan Celah Hukum Penetapan Tersangka Gus Yaqut

Fakta-Fakta Sidang Praperadilan Yaqut: Ahli Bedah Prosedur Penetapan Tersangka dan Kerugian Negara

Praperadilan Yaqut: Saksi Ahli Jelaskan Penetapan Tersangka Harus Ada Audit Kerugian Negara

Perusahaan Rokok Mekanik dan Manual Masuk dalam Penyidikan Dugaan Korupsi Bea Cukai

KPK Geledah Sejumlah Ruangan di Setda Kasus Korupsi Bupati Pekalongan

Rumah Ibadah Patutnya Juga Jadi Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial

Anak SD Bunuh Diri di NTT, Pemerintah Diminta Refleksi Libatkan Organisasi Masyarakat

Legislator Sebut Negara Harus Jamin Kesejahteraan Guru Madrasah

DPR Dorong RUU Jabatan Hakim Segera Rampung, Atur Batas Usia hingga Kesejahteraan

Mendikdasmen Apresiasi Presiden Prabowo di HGN 2025: Bukti Nyata Cinta Pendidikan

Prabowo Dorong Pembentukan Dewan Kesejahteraan Keuangan

Reposisi Ekonomi dan Geopolitik Energi

Islam serta Perlindungan Saksi dan Korban

Ramadan dan Ruh Badar: Pelajaran Strategi, Musyawarah, dan Disiplin dari Perang Badar

Menakar Arah Revisi UU Pemilu

Menenun Masa Depan di antara Tarif dan Modal Global

Refungsionalisasi Kawasan Hutan sebagai Momentum Transisi Agroindustri 7.0

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Informasi

Rubrikasi

Opini

Ekonomi

Humaniora

Olahraga

Weekend

Video

Sitemap