Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada 1.057 laporan dugaan rasuah diterima sepanjang semester satu, 2023. Kebanyakan sudah ditindaklanjuti.
"Dari 1.057 laporan, proses telaah telah diselesaikan sejumlah 962 laporan," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin, 14 Agustus 2023.
Sebanyak 11 laporan ditindaklanjuti di bagian eksternal. Lalu, ada 83 laporan diproses di internal KPK.
Baca juga : Laporan Gratifikasi Pejabat Meningkat 12 Persen
"Klarifikasi Direktorat PLMP 118 laporan dan pengarsipan 750 laporan," ucap Firli.
Baca juga : KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Korupsi Uang Ketok Palu
DKI Jakarta menjadi daerah yang paling banyak menerima aduan dugaan korupsi pada semester ini. Total, ada 359 aduan masuk.
Lalu, ada 266 pengaduan berasal dari Jawa Barat, 213 laporan dari Jawa Timur, 202 pengaduan dari Sumatra Utara, dan 135 pengaduan di Jawa Tengah.
"Laporan dimaksud meliputi Pemda, Kementerian atau Lembaga, BUMN, BUMD, yang berada di wilayah masing-masing," ujar Firli.
KPK memastikan laporan tidak diabaikan. Lokasi aduan dijadikan peta untuk mencari titik rawan korupsi atas keluhan masyarakat.
"Potret lokasi aduan masyarakat ini selanjutnya menjadi salah satu acuan KPK dalam melaksanakan upaya-upaya pemberantasan korupsi, baik melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan," tutur Firli. (Z-8)
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved