Anggaran Pemilu 2023 belum Sepenuhnya Cair

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat mengemukakan bahwa anggaran 2023 sejauh ini telah turun Rp15,9 triliun dari usulan anggaran Rp23,8 triliun.

Yulianto menyebut ada kekurangan Rp7 triliun yang belum diturunkan sehingga pembayaran honor badan ad hoc mulai dari PPK hingga PPS di seluruh Indonesia hanya sampai bulan Juli 2023.

“Kita ajukan Rp4 triliun lagi (dicairkan) untuk honor ad hoc karena Rp15,9 triliun hanya sampai di bulan Juli, tetapi Agustus, September dan seterusnya belum teralokasi,” ungkap Yulianto, Senin (7/8/2023).

“Sehingga kami mengajukan cair sekitar kurang-lebih Rp4 triliun untuk pembayaran honor badan ad hoc mulai PPK/PPs seluruh Indonesia,” tambahnya.

Sejatinya, kata Yulianto, KPU saat ini kekurangan Rp3 triliun untuk mengakomodir seluruh tahapan pemilu. Anggaran tersebut juga rencananya untuk dukungan sarana-prasarana, dokumentasi, sosialisasi dan pengembangan IT.

Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tahun 2023 sebesar Rp15,98 triliun sebagai pagu definitif.

Junimart mengatakan pagu anggaran itu dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp1,99 triliun dan program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp13,99 triliun.

"Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran KPU RI sebesar Rp7,86 triliun," ujarnya.

Komisi II, kata Junimart, meminta kepada badan anggaran DPR untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkan-nya ke dalam pagu definitif KPU RI tahun 2023.

Dalam RDP tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan kebutuhan anggaran KPU RI untuk tahun 2023 sebesar Rp23,85 triliun. Kata dia, dari alokasi yang diberikan pemerintah sebesar Rp15,98 triliun, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp7,86 triliun. (Ykb/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi