Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan TA 2022. Akan tetapi, BPK menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp2,03 miliar.
Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, opini WTP merupakan sesuatu yang wajar. Secara material, laporan keuangan KPU disebutnya telah memenuhi standar akuntansi pemerintah.
"Pertanyaanya adalah, kalau sudah memenuhi dan mendapat WTP, bukan berarti 100% enggak ada kesalahan," kata Nyoman di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (3/8).
Baca juga : Pemerintah Kabupaten Banggai Raih Opini WTP untuk ke-11 Kali
Salah satu yang disoroti BPK dari audit KPU adalah kelebihan pembayaran barang perjalanan dinas sebesar Rp2,03 miliar. Temuan itu, lanjut Nyoman, disebabkan oleh pencatatan yang belum sesuai standar.
Kendati demikian, ia menyebut kelebihan bayar itu telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan perbaikan.
"Kelebihan bayar itu sudah disetorkan ke kas negara, artinya tidak ada kerugian negara di dalamnya," jelas Nyoman.
Baca juga : Pemkot Cilegon Raih WTP 10 Kali Berturut–Turut
Menurutnya, BPK mengapresiasi langkah penyelesaian cepat dan komitmen KPU dalam melaksanakan pengelolaan aset negara secara akuntabel dan transparan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengingatkan, yang diaudit BPK bukan hanya KPU pusat, tetapi juga di daerah. Ia menegaskan, sebagai lembaga yang ditugaskan menyelenggarakan pemilu, KPU menerapkan asas cermat, akuntabel, transparan, efisien, dan efektif.
Lebih lanjut, Hasyim mengatakan anggaran yang dikelola KPU dari tingkat pusat sampai daerah pada tahun ini semakin banyak. Oleh karena itu, KPU bakal mengelola laporan keuangan yang lebih baik. Pihaknya berharap audit laporan keuangan KPU TA 2023 tahun depat mendapatkan opini serupa dari BPK.
"Sehingga laporan keuangan harus makin detail. Di internal KPU kami mengambil kebiajakan di setiap satker setiap bulan harus melaporkan keuangan," tandasnya. (Z-5)
Pemprov Kalteng kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalteng atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 untuk yang ke-11.
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Jajaran Kemenpora diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
BPK merilis ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I pada 2025. Tercatat, ada 4.541 jemaah haji periode 2024 tidak berhak menerima subsidi untuk pejalanan dari pemerintah.
BPK masih melihat pemeriksaan berdasarkan administirasi, tidak melihat efek dari APBD,
Indonesia yang diwakili oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai Anggota Dewan Pemeriksa PBB atau United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk periode 2026 hingga 2032.
Para taruna-taruni sebagai calon insan siber masa depan didorong untuk memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab publik
BPK secara rutin memeriksa laporan keuangan daerah setiap tahun
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved