Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DUKUNGAN Partai Bulan Bintang (PBB) terhadap calon presiden (capres) Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggap saling menguntungkan. Baik Prabowo ataupun PBB sama-sama diuntungkan ats deklarasi tersebut.
Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara mengatakan dukungan PBB dapat menambah akseptabilitas Prabowo dikalangan pemilih muslim. Hal itu dikarenakan PBB diisi oleh kader yang mayoritas beragama Islam.
"Pertama, menambah akseptabilitas Prabowo di segmen pemilih muslim," kata Igor lewat keterangan yang dkterima, Minggu (6/8).
Baca juga: Dukung Prabowo Nyapres, PBB Mau Yusril jadi Cawapresnya
Lanjut Igor, selain bertambahnya dukungan muslim pendukung Prabowo yang sempat merapat ke Anies Baswedan juga kemungkinan akan kembali. Karena PBB yang diperkuat oleh amunisi muslim Indonesia dianggap sangat berpengaruh mengembalikan pendukung Prabowo.
Baca juga: Yusril Berharap Ada Koalisi Partai Nasional-Islam di Pemilu 2024
"Dan mengembalikan lagi pemilih Prabowo 2019 yang kabur ke Anies. Ini artinya akan ada peningkatan elektabilitas Prabowo jelang Pemilu 2024," ujarnya.
Baca juga: KPU Minta Partai Politik Klarifikasi Bacaleg Ganda
Tak hanya kepada Prabowo keuntungan tersebur hinggap. PBB juga secara tidak langsung mendapat keuntungan yang sama.
Partai yang diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra itu berpotensi akan lolos ke Senayan dengan didukung oleh basis pemilih Prabowo. Tingginya elektabilitas Prabowo sebagai capres sangat berpengaruh menjadikan PBB sebagai partai politik yang memenangkan Pilpres.
"Kedua, PBB potensial lolos ambang batas parlemen pada Pileg 2024 karena ikut mengusung Prabowo. Akan ada efek ekor jas terhadap PBB karena tingginya elektabilitas Prabowo saat ini," pungkas Igor. (H-3)
Yusril Ihza Mahendra, menyatakan kasus es gabus yang melibatkan aparat penegak hukum masuk dalam pembahasan kewenangan Polri.
Yusril Ihza Mahendra menyoroti kasus tindakan aparat terhadap penjual kue es gabus yang tengah viral.
KOMITE Percepatan Reformasi Polri tetap menghendaki agar struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah presiden.
PEMERINTAH menanggapi sorotan publik terkait kasus pedagang yang dituding oleh oknum personel Polri dan TNI menggunakan bahan makanan dari spons atau busa.
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Pemerintah tetap melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penataan jabatan bagi anggota Polri aktif sebagai solusi transisi.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved