Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra berharap ada koalisi nasionalis-islamis dalam Pemilu 2024 nanti. Nasionalis-islamis merupakan garis tradisi politik Indonesia yang sudah berlangsung di hampir setiap perhelatan pesta demokrasi.
"Mudah-mudahan garis yang selama ini, koalisi antara nasionalis-Islam itu akan tetap ada," ujar Yusril saat bersilaturahmi ke Kantor DPP PKB, Kamis (16/3).
Menurutnya, koalisi nasionalis-islam selalu dibentuk antara PDIP dan partai-partai Islam. Koalisi ini cukup kuat dan mampu memenangkan capres cawapres yang diusung. Sehingga dia menilai PDIP akan mempertimbangkan formasi koalisi tersebut.
Baca juga: Yusril : Peta Koalisi Masih Cair Sampai PDIP Tentukan Capres
"Dan menjadi pertimbangan juga bagi PDIP dalam membangun koalisi yang akan datang," imbuhnya.
Yusril pun mengaku terbuka untuk bergabung ke koalisi mana pun. Saat ini PBB tengah melakukan penjajakan ke semua partai sebelum menentukan sikapnya.
Dia juga menambahkan bahwa koalisi yang ada saat ini masih cair. Peta koalisi akan benar-benar terbentuk setelah PDIP menentukan capres yang akan diusung.(Van/Z-7)
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait dugaan korupsi di Kemenaker
Yusril menekankan memang tidak secepat seperti yang diharapkan oleh pihak keluarga. Pasalnya penggunaan helikopter tidak dapat dilakukan di medan bertebing di tengah cuaca ekstrem.
Ia menegaskan, tidak ada surat resmi yang dilayangkan secara diplomatik oleh otoritas Brasil kepada Indonesia.
Dibanding menggulirkan isu ke forum hukum internasional tanpa dasar penyelidikan yang objektif dan akuntabel.
Menko Kumhamipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan proses ekstradisi tersangka kasus e-KTP, Paulus Tannos perlu waktu. Singapura menganut hukum anglo saxon, berbeda dengan Indonesia
Yusril Ihza Mahendra menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu nasional dan lokal. Menurutnya pemilu tak bisa diundur
Yusril mengajak berbagai pihak, termasuk politisi, akademisi, ulama, aktivis, hingga tokoh-tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan ini dengan tenang dan penuh kesabaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved