Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mendukung penuh penguatan literasi jaminan sosial melalui sektor pendidikan sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem jaminan sosial yang menyeluruh dan berkelanjutan di Indonesia.
Dukungan ini ditujukan melalui partisipasi aktif DJSN dalam penguatan ekosistem Jaminan Sosial dengan adanya acara Grand Launching Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial Melalui Pendidikan yang digelar di Universitas Airlangga, Surabaya.
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu skema asuransi sosial terbesar di dunia, berlandaskan asas dan semangat gotong royong. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, media, dan publik untuk membangun ekosistem jaminan sosial yang kuat.
Menurutnya, peluncuran ekosistem jaminan sosial berbasis pendidikan ini menjadi simbol kemajuan asuransi sosial di Indonesia dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Ia menambahkan, salah satu ciri negara maju adalah memiliki sistem jaminan sosial yang kokoh sehingga masyarakat tidak bergantung pada bantuan sosial.
“Presiden melalui Kemenko Pemberdayaan Masyarakat juga mendorong agar program bantuan sosial secara bertahap bertransformasi menjadi program pemberdayaan. Grand launching ini adalah bentuk kolaborasi produktif yang memperkuat komitmen kita untuk membangun jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Jumat (15/8).
Sebagai lembaga yang berperan dalam merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), DJSN memandang pentingnya kolaborasi antar instansi guna mendukung implementasi peta jalan ini secara konkret melalui sektor pendidikan, demi menjamin keberlangsungan dan perluasan jaminan sosial secara menyeluruh dan berkeadilan.
“Penguatan literasi jaminan sosial merupakan fondasi bagi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan atas risiko kerja. DJSN melihat pendidikan sebagai kunci utama dalam membentuk budaya sadar jaminan sosial sejak usia dini,” ujar Ketua DJSN, Nunung Nuryartono.
Sejak tahun 2024, pengenalan Modul Muatan Jaminan Sosial telah dilakukan di 11 wilayah di tingkat SMA, SMK, MA/Sederajat dengan total 233 sekolah yang telah mengikuti sosialisasi literasi jaminan sosial dan 82 sekolah yang sudah melakukan implementasi.
DJSN menilai ini sebagai langkah awal yang baik, namun perlu diperluas hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan tinggi.
“Melalui penguatan ekosistem jaminan sosial berbasis pendidikan, kami berharap setiap individu tumbuh dengan pemahaman bahwa seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, memiliki hak atas perlindungan jaminan sosial. Hal ini menjadi kunci dalam membangun kesejahteraan pekerja Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan,” lanjutnya.
DJSN menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta Kementerian dan Lembaga lainnya atas sinergi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap jaminan sosial melalui pendidikan.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kolektif untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat bekerja keras dengan tenang, tanpa rasa cemas akan risiko sosial ekonomi yang dapat terjadi. (H-2)
SEORANG siswa SD di Nusa Tenggara Timur atau NTT bunuh diri dan meninggalkan surat untuk ibunya, Menko PMK Muhaimin Iskandar turut angka bicara
Cak Imin menegaskan bahwa fase pemulihan pasca tanggap darurat harus dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan yang terintegrasi.
Sebanyak 92 orang warga terdampak tersebut sebelumnya berada di Posko Pengungsian SMP Negeri 5 Bukit, Desa Karang Rejo, Bener Meriah.
Pemerintah meluncurkan program SMK Go Global untuk menyiapkan 500.000 pekerja migran Indonesia (PMI) dari lulusan SMA/SMK agar dapat bekerja di luar negeri dengan standar internasional.
Pantauan di lokasi bencana menunjukkan masih terdapat sejumlah rumah yang masih terendam banjir dan akses jalan yang masih dipenuhi lumpur.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang terampil.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved