Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan membenarkan tujuh Pj kepala daerah tidak diperpanjang masa jabatannya sebagai Pj kepala daerah. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kemendagri selama tiga bulan sekali atau 4 kali dalam setahun.
"Tidak diperpanjang lagi karena hasil evaluasi. Berdasarkan itu ada penilaian kinerja ada yang tidak sesuai harapan," ujarnya, Kamis (27/7).
Tidak diperpanjang masa jabatan tersebut merupakan hal biasa yang terjadi terhadap pegawai sehingga pegawai tersebut akan dikembalikan ke posisi sebelumnya di Kemendagri. Para Pj tersebut akan berakhir jabatannya sesuai dengan tanggal dilantiknya.
Baca juga: Pakar Sentil Kemendagri yang Berhentikan 7 Pj Kepala Daerah
"Misalnya kita berharap adanya Pj ada kesinambungan antara pelaksanaan program prioritas dengan pemerintah daerah. Seperti kita ada program penanganan stunting dan inflasi, revitalisasi, infrastruktur. Inilah kinerja Pj sebenarnya dilakukan yang sama dengan kepala daerah definitif tapi dengan Pj lebih bisa diarahkan," terangnya.
Dia mengungkapkan tujuh dari Pj tersebut di antaranya bupati di provinsi Gorontalo, Kalimantan Tengah dan NTT. (Sru/Z-7)
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Selain penurunan angka stunting, hasil evaluasi menunjukkan bahwa 64,28 persen balita peserta program mengalami perbaikan status gizi.
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
Kemenkes ungkap 6% bayi di Indonesia lahir dengan berat badan rendah (BBLR) lewat Program Cek Kesehatan Gratis 2025. Simak risiko stuntingnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengingatkan makanan manis, gorengan, dan soda boleh dikonsumsi, tapi proporsinya perlu dikurangi agar gizi seimbang.
Data menunjukkan bahwa 20%–30% anak di Indonesia terdeteksi mengalami cacingan secara global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved