Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus korupsi yang melibatkan Kepala Basarnas Henri Alfiandi. Menurutnya, itulah yang memang seharusnya terjadi jika ada seseorang atau kelompok yang berupaya mengakali sistem dan berbuat kecurangan.
"Kalau ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ, kalau terkena operasi tangkap tangan ya hormati proses hukum yang ada," ujar Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/7).
Ia mengatakan pemerintah telah berupaya mencegah perilaku korupsi dengan membangun sistem yang lebih baik, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Saat ini, melalui e-katalog, ada empat juta produk yang dipasarkan dan bisa dibeli oleh kementerian/lembaga. Proses seperti itu dilakukan untuk meningkatkan transparansi dari sisi pengadaan.
Baca juga: KPK Tangkap Tangan Kanan Kepala Basarnas di Parkiran Bank Kawasan Mabes TNI Cilangkap
"Artinya sudah ada itu perbaikan sistem di semua kementerian/lembaga. Itut erus kita perbaiki," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, KPK mengungkap transaksi suap pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan.
Baca juga: OTT Pejabat Basarnas, Nilai Pagu Alat Pendeteksi Korban Senilai Rp10 Miliar
Ada lima tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut, yaitu Kepala Basarnas Henri Alfiandi, Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Dirut PT Intertekno Grafika Sejati Marilya, Dirut PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil, dan Koorsmin Kabasarnas Afri Budi Cahyanto. (Z-11)
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
PEMBERIAN pembebasan bersyarat kepada terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto memberikan preseden buruk pada pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurut Sudirman Said, hukum yang berlumuran korupsi membuat rasa tak adil mendominasi suasana batin rakyat banyak.
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
MoU ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan kedaruratan di kawasan hutan dan konservasi.
Basarnas menyatakan bahwa proses evakuasi korban insiden kebakaran KM Barcelona 5 di perairan Talise, Sulawesi Utara, kini berada pada fase akhir
Sebanyak 11 orang dinyatakan hilang saat kapal terbalik di Kepulauan Mentawai.
Syafi'i menegaskan bahwa pihaknya sudah bekerja sesuai prosedur. Namun, soal dugaan melakukan kelalaian, dia menilai harus jelas arah tudingan itu.
Kementerian Kehutanan juga akan meningkatkan sertifikasi bagi pemandu wisata dan pendakian, serta menyusun sistem klasifikasi tingkat bahaya jalur pendakian.
Petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi dari salah satu orang tua pendaki, atas nama Ketut Ganes, Senin (30/6) pukul 02.15 Wita
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved