Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono bersama rombongan dari DPP PPP makan malam bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kalimantan Timur (Kaltim). Makan malam digelar sebelum rombongan dari DPP PPP berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Setiap kunjungan ke daerah, tentu tidak akan terlepas dari konsolidasi politik. Sebelum besok saya dari Utusan Khusus Presiden (UKP) dan membawa rombongan PPP berkunjung ke IKN, maka kami menggelar silaturahmi bersama DPW PPP Kaltim,” tutur Muhamad Mardiono, di salah satu tempat makan, Balikpapan, Kaltim, Jumat (21/7).
Mardiono menyebut, konsolidasi politik kali ini bertujuan untuk menggerakkan para kader di daerah agar terus bersinergi dan kolaborasi dengan DPP PPP.
Baca juga: Ahok: Pertamina akan Bangun Resort dan Pusat Penelitian di IKN
“Konsolidasi politik untuk menggerakkan rekan di daerah dan pusat untuk kolaborasi memperkokoh, meningkatkan semangat juang. Agar ke depannya yang menjadi target dan program kerja bisa terimplementasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Kaltim Gamalis merasa bersyukur atas kehadiran pimpinan pusat partai berlambang Kabah di tengah tugas kenegaraannya.
Baca juga: Tinggal Enam Bulan Jelang Pilpres 2024, Golkar Dituntut Tentukan Sikap Politik
“Kami sangat menghargai dan apresiasi, menjadi sebuah kebanggaan dari kami kehadiran ketua umum beserta rombongan besar. Apalagi di sela tugas kenegaraannya,” kata Gamalis.
Dia pun mengaku kedatangan rombongan DPP PPP telah memberikan semangat kepada kader di Kaltim untuk ikhtiar mencapai target.
“Dengan kehadiran ketua umum dan rombongan mudah-mudahan bisa mencapai target kami, karena ini bagian dari penguatan. Adapun target yang akan kami capai di DPRD Provinsi enam kursi,” pungkasnya. (Ykb/Z-7)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved