Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono bersama rombongan dari DPP PPP makan malam bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kalimantan Timur (Kaltim). Makan malam digelar sebelum rombongan dari DPP PPP berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Setiap kunjungan ke daerah, tentu tidak akan terlepas dari konsolidasi politik. Sebelum besok saya dari Utusan Khusus Presiden (UKP) dan membawa rombongan PPP berkunjung ke IKN, maka kami menggelar silaturahmi bersama DPW PPP Kaltim,” tutur Muhamad Mardiono, di salah satu tempat makan, Balikpapan, Kaltim, Jumat (21/7).
Mardiono menyebut, konsolidasi politik kali ini bertujuan untuk menggerakkan para kader di daerah agar terus bersinergi dan kolaborasi dengan DPP PPP.
Baca juga: Ahok: Pertamina akan Bangun Resort dan Pusat Penelitian di IKN
“Konsolidasi politik untuk menggerakkan rekan di daerah dan pusat untuk kolaborasi memperkokoh, meningkatkan semangat juang. Agar ke depannya yang menjadi target dan program kerja bisa terimplementasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Kaltim Gamalis merasa bersyukur atas kehadiran pimpinan pusat partai berlambang Kabah di tengah tugas kenegaraannya.
Baca juga: Tinggal Enam Bulan Jelang Pilpres 2024, Golkar Dituntut Tentukan Sikap Politik
“Kami sangat menghargai dan apresiasi, menjadi sebuah kebanggaan dari kami kehadiran ketua umum beserta rombongan besar. Apalagi di sela tugas kenegaraannya,” kata Gamalis.
Dia pun mengaku kedatangan rombongan DPP PPP telah memberikan semangat kepada kader di Kaltim untuk ikhtiar mencapai target.
“Dengan kehadiran ketua umum dan rombongan mudah-mudahan bisa mencapai target kami, karena ini bagian dari penguatan. Adapun target yang akan kami capai di DPRD Provinsi enam kursi,” pungkasnya. (Ykb/Z-7)
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved