Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus korupsi BTS 4G di Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Senin (3/7). Dari pantauan Media Indonesia, Dito mendatangi Gedung Bundar Kejagung pada pukul 13.00 WIB. Dipanggilnya politikus Golkar itu dalam rangka kapasitas saksi dalam kasus korupsi BTS 4G.
Menanggapi itu, Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Azmi Syahputra menilai proses pemeriksaan ini menunjukkan jaksa berani memperluas penyidikannya guna menemukan siapapun yang terlibat menggunakan dan menikmati aliran uang korupsi kasus menara BTS.
“Pemeriksaan hari ini tentu akan menemukan titik terang apakah ada keterlibatan dirinya (Dito) sebelum duduk jadi menteri,” terang Azmi kepada Media Indonesia, Senin (3/7).
Baca juga : Menpora Dito Ariotedjo Masih Berstatus Saksi Korupsi BTS 4G
“Jika memang terbukti dan ditemukan keterlibatannya pelaku disini akan terlihat pula rentang waktu dan posisi fungsi kapasitas pelaku, apakah menerima uang korupsi BTS tersebut adalah kebijakan personal atau diketahui pimpinan partai,” tambahnya.
Azmi menuturkan penyidik juga harus mengusur uang korupsi tersebut apakah mengalir untuk kepentingan partai atau tidak.
Jika ditemukan bukti yang bersesuaian, lanjut Azmi, maka dapat dimaknai bahwa penyidikan ini akan mengarah pada pimpinan partai partai.
Baca juga : Kasus Korupsi BTS, Presiden Minta Menpora Hormati Proses Hukum
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mencecar Menteri Dito Ariotedjo sebanyak 24 pertanyaan terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi BTS 4G.
Seperti diketahui, tim penyidik Kejagung tindak pidana khusus telah melakukan pemanggilan terhadap Dito dalam rangka untuk mencari titik terang terkait isu tentang adanya aliran dana.
“Yang bersangkutan kami periksa sejak jam 13.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB dengan 24 pertanyaan. semua pertanyaan dijawab dengan baik, transparan,” ungkap Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi.
Di sisi lain, Dito mengaku undangan klarifikasi Kejagung sudah dinantikannya sejak isu aliran dana Rp27 miliar.
Pasalnya, ia mengaku memiliki beban moral setelah namanya disebut dalam pengakuan salah satu tersangka BTS Kominfo.
“Tapi karena saya memiliki beban moral yaitu hari ini saya diberikan amanah oleh pak Presiden Jokowi sebagai Menpora dan saya juga memiliki keluarga dimana saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik selama ini,” terang Dito. (Z-8)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
PRESIDEN Joko Widodo memasuki 2022 dengan kepercayaan tinggi.
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memperingatkan anggotanya yang tidak menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
KEBIJAKAN menunda proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap calon kepala daerah peserta Pilkada 2024 dinilai politis.
KEJAKSAAN Agung menunda proses hukum calon kepala daerah (cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Puncak acara Festival Yoga akbar akan dilaksanakan pada Minggu, 23 Juni 2024 berlokasi di ASHTA District 8, Jakarta Selatan.
Tarkam Kemenpora ini bisa menjadi salah satu media untuk menjaring potensi-potensi atlet besar di Kabupaten Cirebon.
Seleksi pemain untuk mengisi tim akan dimulai pertengahan Februari.
Timnas Pelajar U-15 akan Ikut Kompetisi di Portugal.
Pasalnya jika pemerintah tak ikut campur, dikhawatirkan pemegang jabatan tertinggi di PSSI kembali diisi sosok tak berkompeten.
"Ada. Bonus kita siapkan Rp2,1 miliar. Tapi mereka belum tahu. Atlet semua belum tahu."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved