Kapolri: Birokrasi Jadi Kendala Penangkapan Pelaku TPPO yang Kabur ke Luar Negeri

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan bahwa faktor birokrasi menjadi kendala pihaknya menangkap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kabur ke luar negeri.

Hal tersebut terungkap dalam acara ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Leaders di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Karena selama ini yang menjadi masalah pada saat pelaku tindak pidana kemudian kabur keluar negeri," ujar Sigit dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/6).

Baca juga : Polresta Yogyakarta Tangkap Tiga Pelaku TPPO, Dua Tersangka Masih Remaja

Ia mengaku pihaknya dihadapkan dengan birokrasi-birokrasi yang sulit. "Sehingga harapan dari para korban dan harapan kita bisa menangkap pelaku tindak pidana terhambat," imbuhnya.

Oleh karenanya, Sigit berharap, dengan acara ini bisa meningkatkan kerja sama antarnegara, khususnya di wilayah Asean. Sehingga, upaya penegakan hukum bisa dilakukan secara maksimal.

Baca juga : Kepolisian Kamboja Tahan 11 WNI, DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas

Oleh karena itu, Sigit pun berharap melalui acara SOMTC tersebut dapat meningkatkan kerja sama antar negara terkhusus wilayah Asean.

Dalam acara SOMTC, dijelaskan Sigit, bakal dibahas masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang saat ini tengah gencar diberantas Satgas TPPO Polri.

"Dengan kerja sama yang lebih operasional dan tentunya juga akan menyelamatkan para korban-korban yang ada di luar negeri untuk bisa kembali ke Indonesia," sebut Sigit.

Sigit juga menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas para oknum baik dari kepolisian maupun instansi terkait yang membekingi pelaku perdagangan orang.

Ia juga meminta kepada masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian jika mengetahui adanya oknum yang membekingi pelaku TPPO.

"Bagi para pelaku saya sudah perintahkan ke anggota siapapun yang terlibat baik dari instansi luar maupun polisi sendiri saya minta tindak tegas. Tanpa kompromi saya kira silahkan masyarakat melapor kalau memang ada informasi seperti itu akan kami tindaklanjuti karena kita sayang kepada masyarakat," terangnya.

"Kita ingin melindungi masyarakat kita yang kerja di luar negeri. Mereka adalah pahlawan-pahlawan Indonesia yang harus kita lindungi," pungkasnya. (Z-4)