Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menyambut positif keberhasilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menyelesaikan negosiasi batas laut teritorial di laut Sulawesi, di laut Malaka bagian selatan, setelah 18 tahun bernegosiasi.
"Pasti (menyambut baik), terlebih Bakamla sangat concern dengan batas wilayah laut," kata Kabag Humas dan Protokol Bakamla RI, Wisnu Pramandita dalam keterangannya, Kamis (8/6). Dijelaskan Wisnu, dengan keberhasilan negosiasi batas laut itu maka akan sangat membantu Bakamla dalam melakukan pelaksanaan tugas patroli kedepannya.
"Batas wilayah adalah salah satu ranah keputusan politik. Dalam pelaksanaan tugas patroli, salah satu landasan terpenting adalah kepastian hukum atas kegiatan penegakkan hukum di laut. Di mana tentu saja, kepastian itu diperoleh salah satunya adalah batas wilayah yang jelas dan tegas," ujar Wisnu.
Baca juga: Bakamla Turut Berkomitmen Berantas TPPO
Selain itu, Wisnu mengatakan dengan adanya kejelasan batas wilayah laut maka pihaknya dapat lebih tegas untuk melakukan penegakan hukum terkait aktivitas Illegal.
"Tentu saja mempermudah pekerjaan Bakamla dalam menjaga keamanan laut, sehingga kami bisa lebih pasti dan tegas terhadap semua potensi aktivitas Illegal," tukasnya.
Baca juga: Indonesia Pimpin ASEAN Coast Guard Forum 2023
Adapun dapat diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengklaim telah berhasil menyelesaikan masalah perbatasan laut teritorial di laut Sulawesi bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang sudah 18 tahun tidak kunjung usai.
"Tadi sudah banyak disampaikan oleh Datuk Anwar, yang pertama saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi, di Selat Malaka bagian Selatan, setelah 18 tahun proses negosiasi, 18 tahun," kata Jokowi saat jumpa pers dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim Kamis (8/6).
Jokowi berharap negosiasi perbatasan darat Indonesia dan Malaysia juga bisa segera selesai. Dia pun berkelakar soal mumpung Indonesia masih dipimpin olehnya dan Malaysia dipimpin PM Anwar Ibrahim.
"Saya juga berharap negosiasi perbatasan lainnya termasuk di darat, Sebatik, kemudian Sinapat selesai juga bisa segera diselesaikan, mumpung perdana menterinya Dato Seri Anwar Ibrahim dan di Indonesia Presidennya masih Jokowi," ucap Jokowi. (Rif/Z-7)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Creative Family Award-Art Alive periode 2024/2025 digelar di 28 kota di Indonesia dengan peserta mencapai 32.000 pasangan anak dan orang tua.
Malaysia diperkirakan telah mengalami kerugian hingga RM277 miliar (sekitar Rp1.154 triliun) akibat kejahatan keuangan yang melibatkan pencurian dan kebocoran dana publik.
PERUSAHAAN robotika asal Tiongkok yang berfokus pada embodied intelligence, Agibot, akan memperluas pasar di kawasan Asia-Pasifik sepanjang 2026.
STUDIO animasi asal Malaysia, Monsta Studios kembali dengan film animasi layar lebar terbaru mereka, Papa Zola The Movie. Film ini telah lebih dulu tayang di jaringan bioskop Malaysia.
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) mulai 1 Januari 2026 memberlakukan denda hingga RM2.000 atau Rp8,3 juta bagi warga maupun wisatawan yang membuang sampah atau meludah sembarangan.
Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali mundur dari kepemimpinan Perikatan Nasional mulai 1 Jan 2026. Krisis internal dan gejolak di Perlis guncang koalisi oposisi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved