Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
BADAN Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menyambut positif keberhasilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menyelesaikan negosiasi batas laut teritorial di laut Sulawesi, di laut Malaka bagian selatan, setelah 18 tahun bernegosiasi.
"Pasti (menyambut baik), terlebih Bakamla sangat concern dengan batas wilayah laut," kata Kabag Humas dan Protokol Bakamla RI, Wisnu Pramandita dalam keterangannya, Kamis (8/6). Dijelaskan Wisnu, dengan keberhasilan negosiasi batas laut itu maka akan sangat membantu Bakamla dalam melakukan pelaksanaan tugas patroli kedepannya.
"Batas wilayah adalah salah satu ranah keputusan politik. Dalam pelaksanaan tugas patroli, salah satu landasan terpenting adalah kepastian hukum atas kegiatan penegakkan hukum di laut. Di mana tentu saja, kepastian itu diperoleh salah satunya adalah batas wilayah yang jelas dan tegas," ujar Wisnu.
Baca juga: Bakamla Turut Berkomitmen Berantas TPPO
Selain itu, Wisnu mengatakan dengan adanya kejelasan batas wilayah laut maka pihaknya dapat lebih tegas untuk melakukan penegakan hukum terkait aktivitas Illegal.
"Tentu saja mempermudah pekerjaan Bakamla dalam menjaga keamanan laut, sehingga kami bisa lebih pasti dan tegas terhadap semua potensi aktivitas Illegal," tukasnya.
Baca juga: Indonesia Pimpin ASEAN Coast Guard Forum 2023
Adapun dapat diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengklaim telah berhasil menyelesaikan masalah perbatasan laut teritorial di laut Sulawesi bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang sudah 18 tahun tidak kunjung usai.
"Tadi sudah banyak disampaikan oleh Datuk Anwar, yang pertama saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi, di Selat Malaka bagian Selatan, setelah 18 tahun proses negosiasi, 18 tahun," kata Jokowi saat jumpa pers dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim Kamis (8/6).
Jokowi berharap negosiasi perbatasan darat Indonesia dan Malaysia juga bisa segera selesai. Dia pun berkelakar soal mumpung Indonesia masih dipimpin olehnya dan Malaysia dipimpin PM Anwar Ibrahim.
"Saya juga berharap negosiasi perbatasan lainnya termasuk di darat, Sebatik, kemudian Sinapat selesai juga bisa segera diselesaikan, mumpung perdana menterinya Dato Seri Anwar Ibrahim dan di Indonesia Presidennya masih Jokowi," ucap Jokowi. (Rif/Z-7)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Tragedi kematian Zara Qairina Mahathir, siswi berusia 13 tahun dari sekolah berasrama di Papar, Sabah, menarik perhatian nasional di Malaysia.
Investigasi kematian siswi SMKA Tun Datu Mustapha, Zara Qairina Mahathir, kini mengarah pada dugaan unsur kriminal dan perundungan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan kerja ke Kuala Lumpur, Malaysia pada 11-13 Agustus 2025.
Film ini bercerita tentang kembar laki-laki Ali dan Amir yang terpaksa harus mengurus diri sendiri ketika sang ayah meninggalkan mereka
Cakra Khan baru saja menyelesaikan dua konser luar biasa di Asia Tenggara lewat rangkaian Divine Concert Cakra Khan, yang digelar di dua negara yaitu Singapura dan Malaysia.
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved