Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DIREKTUR Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai Partai Golkar akan melunak dan melabuhkan dukungan pada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang mendukung Prabowo Subianto ataupun koalisi pendukung Ganjar Pranowo yang dimotori PDI Perjuangan.
Menurutnya hal itu tercermin dengan pembacaan hasil Rakernas Golkar oleh Ketum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Apa pasal? Karena hasil Rakernas, akan dapat melepaskan beban berat yang beliau pikul selama ini. Yakni menjadi capres untuk Pilpres 2024 yang akan datang yang diputuskan melalui Munas tahun 2019 lalu," terang Ray.
Baca juga: Golkar: Komunikasi dengan Koalisi Perubahan Berjalan Baik
Menurut Ray, hasil Rakernas menetapkan memberi mandat penuh kepada Airlangga Hartarto untuk menentukan siapa capres, cawapres dan rekan koalisi. Hal itu bisa berarti peneguhan kewenangan ketum. Bisa pula berarti ada pelebaran sekaligus pelonggaran bakal capres, cawapres, dan teman koalisi bagi Golkar.
"Bila sebelumnya, kesan yang muncul adalah menetapkan Airlangga Hartarto sebagai satu-satunya capres partai Golkar, hasil Rakernas ini memberi kemungkinan nama lain bisa ditetapkan oleh Airlangga sebagai capres, cawapres, atau koalisi Golkar. Nama lain itu bisa berasal dari Golkar sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan nama lain dari luar partai Golkar," sambungnya.
Baca juga: Masih Membuka Diri dan Lobi-lobi, Golkar Menunggu PDIP Sowan
Ray mengungkapkan ada beberapa faktor yang melandasi pelonggaran tersebut. Pertama, elektabilitas Airlangga Hartarto makin sulit mengejar posisi capres bahkan cawapres. Kedua, dibutuhkan skenario untuk tidak terlambat menaikkan elektabilitas partai dan menentukan teman koalisi yang bisa mengakibatkan pelemahan daya negosiasi Golkar. Ketiga, Golkar sekaligus menegaskan bersama dengan koalisi Jokowi.
"Menegaskan bahwa partai Golkar akan tetap bersama koalisi Jokowi. Dengan begitu, besar kemungkinan teman koalisi yang dipilih oleh Golkar adalah partai koalisi pendukung Ganjar, atau Koalisi Indonesia Raya," tandasnya.
Ray juga menilai secara faktual, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sudah berakhir. Kecuali KIB akhirnya bersama-sama dengan Ganjar. Itu pun artinya KIB plus PDIP. Kendati demikian, anggota KIB bergabung atas nama partai masing-masing, bukan atas nama KIB.
Selain itu, Golkar dan PAN tidak akan buru-buru menyatakan dukungan capres. Sekalipun hanya tinggal memilih koalisi Ganjar Pranowo atau KIR.
"Mereka akan menunggu sampai ada selisih suara antara Ganjar dengan Prabowo sekitar 5%. Jika sudah ditahap itu, pilihan akan dijatuhkan ke capres yang elektabilitasnya paling tinggi," pungkas Ray. (Z-7)
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
Dia menjelaskan bahwa candaan itu muncul karena keduanya memiliki hubungan dekat sebagai sahabat sejak sama-sama aktif di satu organisasi saat menjadi aktivis.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri merupakan hal yang baik.
ORMAS pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), akan melaksanakan musyawarah besar (Mubes) pada 29-31 Agustus 2025 di Jakarta.
“Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar,"
RK pun membenarkan penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan perkara dugaan korupsi BJB dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved