Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memahami dan mampu membedakan antara tanggung jawabnya sebagai kepala negara dan perannya sebagai politisi.
Pernyataan Jokowi soal cawe-cawe dalam pemilu 2024 merupakan pernyataan yang lebih berat kepada sikap sebagai politis padahal posisinya sebagai kepala negara harus berdiri di atas semuanya.
“Kalau dari kami jelas soal cawe-cawe presiden menunjukan dia bukan negarawan tapi lebih kental sebagai politisinya. Seharusnya dia seperti Megawati dan SBY yang memang politisi tapi pada saat memimpin menunjukan sikap dan tanggung jawab sebagai kepala negara dan negarawan bukan soal politik praktis,” ungkapnya, Jumat (2/6)
Baca juga : Bertemu di Pacitan, Anies Sempat Bahas Cawapres Bareng SBY dan AHY
Kepastian dan jaminan berlangsungnya pemilu yang jurdil dan aman sudah menjadi tanggung jawab presiden yang diamanatkan konstitusi. Sehingga aneh jika tanggung jawab itu disebut sebagai cawe-cawe.
Baca juga : Cawapres Anies Dipastikan Bisa Mendongkrak Suara Pas Pilpres 2024
“Bagi saya istilah cawe-cawe maknanya negatif atau ikut campur. Berbeda dengan tanggung jawab. Pemilu yang damai, jujur, adil dan demokratis bisa terlaksana itu sudah jadi tanggung jawab presiden mewujudkannya,” cetusnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo untuk ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 dinilai analis politik sekaligus CEO Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, menurunkan wibawanya dari seorang negarawan menjadi makelar. (Z-8)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi diisukan menjadi Watimpres. Jokowi merespons akan tetap di kediamannya di Solo
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved