Kasus Lukas Enembe, KPK Cegah 3 Pihak Swasta

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga orang pihak swasta yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. Upaya paksa ini dilakukan untuk memaksimalkan pencarian bukti.

"KPK kembali ajukan cegah pada tiga orang pihak swasta untuk tetap berada di wilayah Indonesia pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (17/5).

Tiga pihak swasta itu Gibbrael Isaak, Jimmy Yamamoto, dan Dommy Yamamoto. Pencegahan ini bisa diperpanjang jika dibutuhkan penyidik.

Mereka semua diharap kooperatif jika dipanggil penyidik. KPK berharap tiga pihak itu tidak mencoba ke luar negeri melalui jalur ilegal.

"Sikap kooperatif dari para pihak dimaksud diperlukan agar dapat membantu keberlangsungan pengungkapan adanya aliran uang dan kepemilikan aset dari tersangka LE (Lukas Enembe)," ucap Ali.

Lukas Enembe dijerat kasus suap dan gratifikasi. Teranyar, ia dijerat dengan pasal pencucian uang. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menjeratnya.

KPK mengendus adanya pembelian aset menggunakan uang hasil suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Lukas. Sebagian barang miliknya sudah disita penyidik.

Penyidik masih terus menelusuri lebih lanjut terhadap seluruh aset-aset yang terkait dengan perkara. KPK berupaya memulihkan aset negara yang dikorupsi. (Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani