Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memutuskan untuk tidak maju sebagai calon anggota legislatif atau caleg dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
Nama Cak Imin, sapaan akrabnya, tidak muncul dalam daftar bakal caleg yang diserahkan PKB ke Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5).
Menurut Cak Imin, keputusannya tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR periode 2024-2029 diambil setelah dirinya mendapat perintah dari para kiyai maupun Dewan Syura PKB dalam Ijtima Ulama.
Baca juga : Partai Kebangkitan Bangsa Daftarkan 590 Bakal Caleg DPR ke KPU
"Saya diperintah oleh para kiyai, dewan syura, Ijtima Ulama untuk tidak boleh nyaleg karena dipersiapkan untuk nyalon presiden," aku Cak Imin.
Cak Imin mengaku akan fokus mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.
Baca juga : Duet Prabowo-Muhaimin Jadi? PKB: Sabar, Janur Kuning Belum Melengkung
"Presiden atau wapres. Kalau tidak capres, ya, cawapres. Yang penting bukan wantimpres (dewan pertimbangan presiden)," sambungnya sambil berseloroh.
Cak Imin sendiri berharap terbentuk koalisi segitiga dengan PKB dan Partai Golkar sebagai pilar. Sementara itu, Partai Gerindra sebagai partai politik utama dalam koalisi tersebut. Diketahui, PKB dan Partai Gerindra tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Rayat (KKIR).
"Formasi masih terus digodok dan kita berharap bisa tuntas dan ada kesepahaman kesepakatan kerja bersama," katanya.
Sampai saat ini, Cak Imin mengatakan pihaknya pasti mendukung Prabowo menjadi bakal calon presiden. Kendati demikian, keputusan resminya bakal disampaikan nanti. (Z-8)
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait dugaan korupsi di Kemenaker
Jika partai politik membangun kaderisasi hingga tingkat paling rendah, menurut dia, seharusnya yang dipercaya untuk menjadi caleg adalah kader partai yang berasal dari tempat pencalonan.
Ray menegaskan Shintia layak di PAW jika terbukti benar melakukan penggelembungan suara pada Pileg 2024 lalu. Ray menegaskan, suara dari penggelembungan suara itu tidak sah dan harus dianulir.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
PDIP memecat calon anggota legislatif (caleg) terpilih DPR Tia Rahmania yang belum lama ini mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved