Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI Perubahan untuk Persatuan (KPP) tidak mungkin mengubah keputusannya mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Partai Demokrat salah satunya menegaskan tidak akan bergeser dari komitmen yang disepakati sejak awal bersama dua partai lain, NasDem dan PKS.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan kembali pernyataan tersebut saat dihubungi, Jumat (12/5). Hal ini sekaligus menjawab kemungkinan Partai Gerindra merapat ke KPP.
"Capres kami sudah punya kesepakatan bersama yang tertuang dalam piagam dan itu hasil dari diskusi pertimbangan yang mendalam, tidak datang begitu saja. Jadi kami Partai Demokrat tidak akan bergeser dari komitmen itu," tegasnya.
Baca juga: Tim Delapan Koalisi Perubahan Intensif Godok Lima Cawapres Anies
Pilihan dan dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah menjadi kebulatan tekat bersama dalam koalisi sehingga tidak mungkin Anies bergabung dengan koalisi lain apalagi sampai bertukar posisi menjadi cawapres. "Jadi tidak mungkin Anies bergabung dengan koalisi lain dan menjadi cawapres. Anies menjadi capres. Kami mendukung Anies bukan dari pribadi tetapi dari berbagai aspirasi rakyat," ucapnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan anggota tim kecil KPP sekaligus Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya. Dia mengatakan tiga partai politik sudah bersepakat mengusung Anies menjadi presiden sehingga kemungkinan keputusan tersebut berubah tidak mungkin terjadi. "Kami sudah bersepakat mengusung Anies. Jadi tidaklah kalau sampai Prabowo ikut bergabung," ungkapnya.
Baca juga: Survei Indikator Politik : Warga Jakarta Sebagian Besar Pilih Anies Baswedan
Dia juga menuturkan pertemuan Prabowo dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya silahturahim. "Saya rasa tidak hanya silaturahim. Kita semua (koalisi) sudah punya sikap politik masing-masing," ujarnya.
Sebelumnya, Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan setelah menerima kunjungan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, SBY akan menerima kunjungan atau bertemu dengan Ketua Parai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan itu kemudian dinilai sebagai upaya penjajakan dalam memastikan kompisisi koalisi hingga akhirnya pendaftaran capres dan cawapres Oktober mendatang. (Z-2)
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved