Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan proses klarifikasi Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung Reihana hari ini, Senin (8/5). Reihana bakal diminta menjelaskan asal usul asetnya dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
"Benar, KPK mengundang Kadinkes Provinsi Lampung terkait permintaan klarifikasi LHKPN hari ini," kata juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Senin.
Pemeriksaan dijadwalkan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ipi berharap Reihana memenuhi panggilan tersebut.
Baca juga: Ironi Pembangunan Jalan di Indonesia, Dilakukan Hanya Saat Atasan Mengecek
Sebagaimana diketahui, pejabat Dinkes Lampung itu punya sederet koleksi barang mewah di rumahnya. Reihana yang hobi pamer harta tersebut terlihat menaiki mobil Alphard hitam dalam sebuah foto.
Namun, tampaknya, mobil itu tidak ia laporkan dalam LHKPN 2022. Di LHKPN, ia hanya mengaku memiliki tiga buah mobil yaitu Nissan Elgrand Minibus, Toyota Minibus dan Mercedes Benz V230. Tidak ada Alphard di dalam daftar tersebut.
Baca juga: Laporan Dugaan Korupsi Wamenkumham Naik ke Penyidikan, KPK: Memang Pasti Ditindaklanjuti
Sementara itu, pada foto-foto yang dilansir dari Twitter @wisanggeni___ dalam rangkaian cuitan @PartaiSocmed, Reihana tampak menaiki mobil Alphard berwarna hitam.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
KPK meminta calon kepala daerah (cakada) segera menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) karena besok merupakan batas akhir pengiriman berkas.
KPK telah menerima laporan LHKPN dari 1.432 bakal calon kepala daerah (bacakada), dan yang sudah dinyatakan lengkap sejumlah 1.325 bacakada
KEKAYAAN para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menjadi sorotan publik menjelang pemilihan.
Harun-Ichwan meminta kepada MK untuk membatalkan penetapan Saipullah-Atika sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 2.
Perbandingan data berdasarkan laporan yang masuk ke KPK mengenai jumlah harta kekayaan penyelenggara negara.
Hingga saat ini baru 50 anggota yang selesai melaporkan LHKPN melalui Sekretariat Dewan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved