Ironi Pembangunan Jalan di Indonesia, Dilakukan Hanya Saat Atasan Mengecek

PROGRAM pembangunan jalan di Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Sebab, banyak pihak yang menganggap pembangunan dilakukan hanya pada saat kondisi kerusakan infrastruktur jalan diviralkan dan pengecekan oleh atasan struktural dilakukan. 

Pernyataan ini diungkapkan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan. Djohan menganalogikan kultur pembangunan jalan daerah di Indonesia masih berasas pada budaya feodal dan priyayi. 

“Nah gini, yah, praktik bahwa datang pejabat lalu jalannya baik dan dibetulin, itu sudah sejak zaman dahulu kala. TIdak berubah. Ini kultur feodal, kultur priyayi. Ini masih eksis di pemerintah tingkat lokal kita. Jadi, perbaikan itu belum terjadi secara signifikan. Kecuali mungkin di daerah yang kepala daerahnya maju. Namun, secara umum, belum berubah,” ungkap Djohan dalam Editorial Media Indonesia, dikutip Sabtu (6/5).

Baca juga: 15 Ruas Jalan Rusak Berat di Lampung Diambil Alih PU-PR, Jalan Mana Saja?

Djohan tidak menepis, selain mentalitas pejabat yang masih berasas pada kultur priyayi tersebut, berbagai masalah seperti perencanaan pembangunan dan penganggaran juga ikut menjadi biang masalah ini. 

Umumnya, dalam penyusunan anggaran belanja daerah, komponen yang dikalkulasikan untuk infrastruktur sangat kecil, dibanding belanja lain. Terutama belanja pegawai, ungkap Djohan. 

Baca juga: Kunjungan ke Lampung, Jokowi Enggan Lewat Ruas Jalan yang Sudah Diperbaiki

“Nah, itu juga tergantung pada prioritas kepala daerah. Kalau kepala daerahnya komit, maka jalan rusak itu, misalnya dari 300 km, dicicil diselesaikan 100, misalnya. Namun, dalam praktiknya, langka yang seperti itu. Mereka sekarang ini, biasanya sering belanja-belanja,” kata Djohan. 

Proyek pembangunan Roro Jonggrang

Presiden Joko Widodo akhirnya mengunjungi Lampung dengan agenda pengecekan jalan, yang sempat viral karena kondisinya yang sangat rusak. 

Jokowi, sebelumnya, diagendakan datang pada Rabu (3/5). Namun, akhirnya datang pada Jumat (5/5). Dalam selang waktu tersebut, Pemerintahan Provinsi Lampung disebut membangun jalan yang akan dilintasi Presiden, secara kebut. 

Bahkan, banyak yang menyebutnya sebagai proyek Roro Jonggrang–legenda pembangunan 1.000 candi dalam semalam. 

Namun, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membantah pembangunan dilakukan semata-mata, karena kedatangan Presiden. Dia mengaku, program ini dibuat sesuai dengan prosedur tender. 

“Perbaikan jalan itu setelah tender. Karena uang itu milik pemerintah,” ungkap Djunaidi, dikutip Kamis (4/5).

Kini, Djunaidi mengaku telah menganggarkan Rp750 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan di Lampung. (Z-1)