Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Partai Buruh Said Iqbal menerangkan dalam aliran politik di dunia ada tiga aliran dan di indonesia yakni partai politik kelas pemodal (nasionalis), partai politik kalangan religius dan dari kalangan kelas pekerja. Dari ketiga tersebut partai politik yang mengakomodir kepentingan kelas buruh atau pekerja belum ada dan hal tersebut yang membuat pentingnya ada Partai Buruh.
“Pada poin ketiga kelas pekerja yang belum. Dulu sudah ada tapi karena ada ambang batas itu jadi gagal,” ucapnya saat dihubungi, Jumat (28/4)
Lahirnya Partai Buruh juga didasari oleh lahirnya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada hak dan kepentingan para pekerja termasuk petani. Hal ini terbukti dengan lahirnya UU dan Perpu Ciptaker yang merugikan pekerja.
Baca juga: Dukungan Partai Buruh Mengerucut ke Anies dan Ganjar
“Dengan lahirnya omnibus law partai ini dihidupkan lagi. Karena secara politik UU Ciptaker sudah menjadi kekalahan kelas pekerja kalah secara politik. Maka adanya partai buruh penting agar ini tidak terulang lagi,” tukasnya. (Sru)
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Masalah tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran normatif ketenagakerjaan
Generasi Z terbukti menjadi kelompok paling rentan di lingkungan kerja, dengan 91% di antaranya kerap menghadapi tantangan kesehatan mental dan 35% mengalami depresi.
Simbol hadirnya negara dalam menjamin hak dasar masyarakatnya di sektor kesehatan.
BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Ceger menyalurkan manfaat program jaminan kematian kepada dua keluarga peserta. Penyaluran dilaksanakan di RPTRA Susukan, Ciracas.
Ban Westlake, melalui fasilitas manufakturnya, PT Matahari Tire Indonesia (MTI) yang berlokasi di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah, memperkerjakan sedikitnya 1.800 orang.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved