Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PRESIDEN Partai Buruh Said Iqbal menerangkan dalam aliran politik di dunia ada tiga aliran dan di indonesia yakni partai politik kelas pemodal (nasionalis), partai politik kalangan religius dan dari kalangan kelas pekerja. Dari ketiga tersebut partai politik yang mengakomodir kepentingan kelas buruh atau pekerja belum ada dan hal tersebut yang membuat pentingnya ada Partai Buruh.
“Pada poin ketiga kelas pekerja yang belum. Dulu sudah ada tapi karena ada ambang batas itu jadi gagal,” ucapnya saat dihubungi, Jumat (28/4)
Lahirnya Partai Buruh juga didasari oleh lahirnya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada hak dan kepentingan para pekerja termasuk petani. Hal ini terbukti dengan lahirnya UU dan Perpu Ciptaker yang merugikan pekerja.
Baca juga: Dukungan Partai Buruh Mengerucut ke Anies dan Ganjar
“Dengan lahirnya omnibus law partai ini dihidupkan lagi. Karena secara politik UU Ciptaker sudah menjadi kekalahan kelas pekerja kalah secara politik. Maka adanya partai buruh penting agar ini tidak terulang lagi,” tukasnya. (Sru)
DUA pekerja bangunan yang tewas saat dilakukan pembongkaran gedung di Jepang barat daya teridentifikasi sebagai pekerja magang asal Indonesia berusia 23 tahun dan pria Jepang berusia 41 tahun.
Cek status penerima BSU 2025 Rp600.000 dengan NIK KTP di link resmi Kemnaker & BPJS. Simak panduan lengkap cek bantuan secara online dan jadwal pencairannya.
Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja senilai Rp 600 ribu pada Juni dan Juli 2025
BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol bersama Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat menggelar sosialisasi manfaat layanan tambahan (MLT) bagi pekerja.
PEKERJA adalah aset utama. Melalui lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif, perusahaan perlu membangun fondasi kokoh bagi pertumbuhan bisnis dan peningkatan kualitas layanan.
BANTUAN Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600 ribu yang digelontorkan pemerintah pada Juni hingga Juli 2025 dinilai tidak menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved