Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PENGAMAT Politik Citra Institute, Dekan FISIP Universitas Sutomo, Yusak Farchan, menyebut bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD merupakan sosok yang potensial untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.
Menurutnya, Mahfud potensial jadi cawapres mendampingi Ganjar karena Mahfud berasal dari lingkaran Islam kultural (NU) yang memiliki pengaruh signifikan dalam pertarungan pemilu.
“Mahfud bisa dikatakan merepresentasikan kelompok NU dan mewakili Jawa Timur sehingga sangat potensial menambah suara,” ungkap Yusak, Minggu (23/4).
Baca juga : Soal Cawapres, Ganjar Ingin yang Satu Visi-Misi
Yusak menambahkan Mahfud bisa mempengaruhi para pemilih yang berdomisili di Pulau Jawa. Padatnya penduduk di pulau Jawa menjadikan pulau tersebut kunci krusial dari setiap perhelatan Pemilu.
“Bagaimanapun Jawa adalah kunci. Ganjar kuat di Jateng, sementara Prabowo kuat di Jabar. Oleh karenanya, Jawa Timur akan menjadi medan pertarungan sengit para capres untuk berebut pengaruh elektoral di daerah tersebut,” tambahnya.
Baca juga : Indo Barometer: Erick Penuhi Kriteria Cawapres Dampingi Ganjar
Sejauh ini, kata Yusak, kandidat cawapres potensial memang banyak berasal dari jawa Timur seperti Mahfud, Khofifah maupun AHY. Selain itu, sosok Mahfud dikenal bersih, tegas dan berpengalaman dalam pemerintahan. Maka, Yusak menilai Mahfud bisa menjadi nilai positif dalam menjawab tantangan Indonesia ke depan.
Soal Mahfud bukan kader partai, Yusak mengatakan tidak menjadi variabel yang akan mengganggu karena Ganjar sendiri merupakan kader partai.
“Apalagi, PDIP berpotensi memenangkan kembali pileg 2024. Artinya, PDIP bersama parpol mitra koalisi akan menjadi mesin dukungan bagi Ganjar di pemerintahan jika memenangkan pemilu,” tandasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD buka suara terkait peluang menjadi cawapres Ganjar. Mahfud membeberkan setiap berita politik, pasti bakal membahas soal isu dirinya jadi cawapres.
"Itu berita yang enak dibaca. Setiap peristiwa politik, saya suka membaca," ungkap Mahfud.
Namun, Mahfud belum bisa merespons soal kansnya jadi cawapres mendampingi Gubernur Jawa Tengah itu. Menurutnya, setiap peristiwa politik haruslah mengalir sebagai bagian dari proses demokrasi. (Z-8)
Politikus PDIP Aria Bima menegaskan bahwa tuntutan tujuh tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak akan memengaruhi arah politik partai
PDIP belum menentukan sikap resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu
HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara
Jaksa sudah menyiapkan tuntutan untuk dibacakan. Persidangan digelar terbuka untuk umum.
DALAM rangka memperingati Bulan Bung Karno, organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar Soekarno Padel Open 2025, Sabtu (28/6).
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved