Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Politik Citra Institute, Dekan FISIP Universitas Sutomo, Yusak Farchan, menyebut bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD merupakan sosok yang potensial untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.
Menurutnya, Mahfud potensial jadi cawapres mendampingi Ganjar karena Mahfud berasal dari lingkaran Islam kultural (NU) yang memiliki pengaruh signifikan dalam pertarungan pemilu.
“Mahfud bisa dikatakan merepresentasikan kelompok NU dan mewakili Jawa Timur sehingga sangat potensial menambah suara,” ungkap Yusak, Minggu (23/4).
Baca juga : Soal Cawapres, Ganjar Ingin yang Satu Visi-Misi
Yusak menambahkan Mahfud bisa mempengaruhi para pemilih yang berdomisili di Pulau Jawa. Padatnya penduduk di pulau Jawa menjadikan pulau tersebut kunci krusial dari setiap perhelatan Pemilu.
“Bagaimanapun Jawa adalah kunci. Ganjar kuat di Jateng, sementara Prabowo kuat di Jabar. Oleh karenanya, Jawa Timur akan menjadi medan pertarungan sengit para capres untuk berebut pengaruh elektoral di daerah tersebut,” tambahnya.
Baca juga : Indo Barometer: Erick Penuhi Kriteria Cawapres Dampingi Ganjar
Sejauh ini, kata Yusak, kandidat cawapres potensial memang banyak berasal dari jawa Timur seperti Mahfud, Khofifah maupun AHY. Selain itu, sosok Mahfud dikenal bersih, tegas dan berpengalaman dalam pemerintahan. Maka, Yusak menilai Mahfud bisa menjadi nilai positif dalam menjawab tantangan Indonesia ke depan.
Soal Mahfud bukan kader partai, Yusak mengatakan tidak menjadi variabel yang akan mengganggu karena Ganjar sendiri merupakan kader partai.
“Apalagi, PDIP berpotensi memenangkan kembali pileg 2024. Artinya, PDIP bersama parpol mitra koalisi akan menjadi mesin dukungan bagi Ganjar di pemerintahan jika memenangkan pemilu,” tandasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD buka suara terkait peluang menjadi cawapres Ganjar. Mahfud membeberkan setiap berita politik, pasti bakal membahas soal isu dirinya jadi cawapres.
"Itu berita yang enak dibaca. Setiap peristiwa politik, saya suka membaca," ungkap Mahfud.
Namun, Mahfud belum bisa merespons soal kansnya jadi cawapres mendampingi Gubernur Jawa Tengah itu. Menurutnya, setiap peristiwa politik haruslah mengalir sebagai bagian dari proses demokrasi. (Z-8)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved