Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Politik Citra Institute, Dekan FISIP Universitas Sutomo, Yusak Farchan, menyebut bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD merupakan sosok yang potensial untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.
Menurutnya, Mahfud potensial jadi cawapres mendampingi Ganjar karena Mahfud berasal dari lingkaran Islam kultural (NU) yang memiliki pengaruh signifikan dalam pertarungan pemilu.
“Mahfud bisa dikatakan merepresentasikan kelompok NU dan mewakili Jawa Timur sehingga sangat potensial menambah suara,” ungkap Yusak, Minggu (23/4).
Baca juga : Soal Cawapres, Ganjar Ingin yang Satu Visi-Misi
Yusak menambahkan Mahfud bisa mempengaruhi para pemilih yang berdomisili di Pulau Jawa. Padatnya penduduk di pulau Jawa menjadikan pulau tersebut kunci krusial dari setiap perhelatan Pemilu.
“Bagaimanapun Jawa adalah kunci. Ganjar kuat di Jateng, sementara Prabowo kuat di Jabar. Oleh karenanya, Jawa Timur akan menjadi medan pertarungan sengit para capres untuk berebut pengaruh elektoral di daerah tersebut,” tambahnya.
Baca juga : Indo Barometer: Erick Penuhi Kriteria Cawapres Dampingi Ganjar
Sejauh ini, kata Yusak, kandidat cawapres potensial memang banyak berasal dari jawa Timur seperti Mahfud, Khofifah maupun AHY. Selain itu, sosok Mahfud dikenal bersih, tegas dan berpengalaman dalam pemerintahan. Maka, Yusak menilai Mahfud bisa menjadi nilai positif dalam menjawab tantangan Indonesia ke depan.
Soal Mahfud bukan kader partai, Yusak mengatakan tidak menjadi variabel yang akan mengganggu karena Ganjar sendiri merupakan kader partai.
“Apalagi, PDIP berpotensi memenangkan kembali pileg 2024. Artinya, PDIP bersama parpol mitra koalisi akan menjadi mesin dukungan bagi Ganjar di pemerintahan jika memenangkan pemilu,” tandasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD buka suara terkait peluang menjadi cawapres Ganjar. Mahfud membeberkan setiap berita politik, pasti bakal membahas soal isu dirinya jadi cawapres.
"Itu berita yang enak dibaca. Setiap peristiwa politik, saya suka membaca," ungkap Mahfud.
Namun, Mahfud belum bisa merespons soal kansnya jadi cawapres mendampingi Gubernur Jawa Tengah itu. Menurutnya, setiap peristiwa politik haruslah mengalir sebagai bagian dari proses demokrasi. (Z-8)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved