Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Sartono menilai penting memberikan sosialisasi mengenai hak imunitas wakil rakyat kepada Anggota Dewan di daerah (DPRD).
Hal ini diyakini karena banyaknya pengaduan di MKD DPR oleh anggota DPRD, atas pemberian sanksi pidana setelah mereka memberikan pengawasan ketat terhadap mitra kerja.
"Mengapa Mahkamah Kehormatan Dewan itu yang tadinya hanya kunjungan dengan mitra di provinsi misalnya Kajati (Kejaksaan Tinggi) maupun Kapolda (Kepolisian Daerah) misalnya ya, tetapi kita sekarang juga kepada DPRD," kata Sartono.
"Ya karena juga banyak temuan permasalahan daerah-daerah itu yang banyak berkunjung ke DPR RI (MKD) tentang biasanya mereka-mereka menyampaikan kritik terhadap mitra dalam hal ini eksekutif yang tajam, yang mungkin keras begitu, (lalu) banyak juga dilaporkan, dipidanakan," ungkap Sartono usai memimpin Tim Kunjungan Kerja MKD ke DPRD Bogor, Rabu, (12/4).
Baca juga: Arteria Dahlan Punya Hak Imunitas, Polisi Setop Kasus 'Bahasa Sunda'
Sosialisasi ini diselenggarakan setelah sebelumnya, MKD DPR menyelenggarakan pertemuan dengan Polri dan Mahkamah Agung untuk menyepakati sikap atas banyaknya aduan tersebut.
Sartono juga menilai jika hal ini terus dilakukan akan menciderai hak imunitas dan fungsi pengawasan wakil rakyat.
"Supaya kalau mitra-mitra DPRD di daerah itu menyampaikan kritis sesuai dengan tugas dan fungsinya ya jangan dipidanakan. Kurang lebih begitu, karena dia fungsinya (pengawasan) begitu," ujar Sartono.
Baca juga: Parlemen Butuh Pedoman Bermedsos
"Nah ini supaya tidak terjadi lagi, sosialisasi ini untuk mempersiapkan, untuk mentransformasikan kebijakan keputusan hasil sementara MKD DPR RI perihal hak imunitas supaya mereka (DPRD) kritis, tetap menyampaikan-permasalahan rakyat, supaya tidak dipidanakan oleh orang yang tidak senang," pungkasnya. (RO/S-4)
MKD DPR RI akan memanggil anggota Komisi X DPR Ahmad Dhani imbas pernyataannya yang dianggap seksis terkait ide naturalisasi dalam rapat Komisi X DPR beberapa hari lalu.
MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) menunda pemanggilan terhadap anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka terkait usulan pembatalan PPN 12%.
MKD memutuskan Anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yulius Setiarto bersalah terkait tuduhan berkaitan partai cokelat (parcok).
MKD DPR RI memberikan sanksi teguran tertulis terhadap anggota DPR dari Partai Gerindra Nuroji terkait pernyataannya soal naturalisasi timnas.
ANGGOTA DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yulius Setiarto dilaporkan ke MKD soal Partai Cokelat (Parcok) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Adang Daradjatun mengatakan pihaknya sedang meminta klarifikasi dari para anggota DPR yang diduga bermain judi online.
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved