Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Sartono menilai penting memberikan sosialisasi mengenai hak imunitas wakil rakyat kepada Anggota Dewan di daerah (DPRD).
Hal ini diyakini karena banyaknya pengaduan di MKD DPR oleh anggota DPRD, atas pemberian sanksi pidana setelah mereka memberikan pengawasan ketat terhadap mitra kerja.
"Mengapa Mahkamah Kehormatan Dewan itu yang tadinya hanya kunjungan dengan mitra di provinsi misalnya Kajati (Kejaksaan Tinggi) maupun Kapolda (Kepolisian Daerah) misalnya ya, tetapi kita sekarang juga kepada DPRD," kata Sartono.
"Ya karena juga banyak temuan permasalahan daerah-daerah itu yang banyak berkunjung ke DPR RI (MKD) tentang biasanya mereka-mereka menyampaikan kritik terhadap mitra dalam hal ini eksekutif yang tajam, yang mungkin keras begitu, (lalu) banyak juga dilaporkan, dipidanakan," ungkap Sartono usai memimpin Tim Kunjungan Kerja MKD ke DPRD Bogor, Rabu, (12/4).
Baca juga: Arteria Dahlan Punya Hak Imunitas, Polisi Setop Kasus 'Bahasa Sunda'
Sosialisasi ini diselenggarakan setelah sebelumnya, MKD DPR menyelenggarakan pertemuan dengan Polri dan Mahkamah Agung untuk menyepakati sikap atas banyaknya aduan tersebut.
Sartono juga menilai jika hal ini terus dilakukan akan menciderai hak imunitas dan fungsi pengawasan wakil rakyat.
"Supaya kalau mitra-mitra DPRD di daerah itu menyampaikan kritis sesuai dengan tugas dan fungsinya ya jangan dipidanakan. Kurang lebih begitu, karena dia fungsinya (pengawasan) begitu," ujar Sartono.
Baca juga: Parlemen Butuh Pedoman Bermedsos
"Nah ini supaya tidak terjadi lagi, sosialisasi ini untuk mempersiapkan, untuk mentransformasikan kebijakan keputusan hasil sementara MKD DPR RI perihal hak imunitas supaya mereka (DPRD) kritis, tetap menyampaikan-permasalahan rakyat, supaya tidak dipidanakan oleh orang yang tidak senang," pungkasnya. (RO/S-4)
MKD memberikan penghargaan kepada mereka yang dipandang mampu menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai anggota DPR.
Jika aduan tersebut telah diterima maka tim ahli MKD akan memeriksa lebih dulu kelengkapan dari pengaduan tersebut khususnya payung hukum.
Apabila terpenuhi, MKD akan melakukan panggilan kepada pihak terkait. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015,
Demokrat masih menunggu keterangan resmi dari Polri menyoal dugaan kadernya yang juga anggota DPR, DK melakukan pelecehan seksual.
"Apa yang terjadi pada sidang Paripurna tanggal 6 September lalu, merupakan aksi spontanitas saja dari para peserta sidang Paripurna kepada Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR."
Aboe Bakar mengatakan bahwa pergantian tersebut merupakan perputaran tugas karena dia menjabat posisi Ketua MKD hampir 3 tahun.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
Musrenban) untuk APBD 2025 Kota Bogor, tingkat Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, digelar di Gedung Kelurahan Bondongan, Senin (4/12).
Seorang caleg menutup jalan secara permanen setelah gagal melaju ke DPRD pada Pemilu 2024.
PKS menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD Kota Cimahi dengan meloloskan sembilan kader.
Dalam prakiraan indeks kualitas udara (AQI) kota Bandung, dari Rabu (15/5) sampai Jumat (17/5), tingkat polusinya tidak sehat.
Komposisi calon anggota dewan yang terpilih masih didominasi wajah lama dengan perbandingan 27 orang anggota DPRD periode 2019-2024 dan sisanya 23 orang merupakan wajah-wajah baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved