Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) sedang melakukan proses persiapan pengamanan agenda internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN yang akan berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9-11 Mei 2023. Demikian ditegaskan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Jumat, (7/4).
Sandi pun mengungkapkan Polri akan mengadopsi proses pengamanan KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu.
“(Pengamanan) sedang dipersiapkan dengan mempedomani success story pengamanan G20,” kata Sandi.
Baca juga: ASEAN Ajak Negara Nuklir Teken Perjanjian Zona Bebas Nuklir SEANWFZ
Namun begitu Sandi belum merinci secara detail kesiapan apa saja yang tengah dilakukan oleh aparat Polri. Namun, dirinya menegaskan jika dalam setiap kesempatan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengingatkan agar kesiapan pengamanan KTT ASEAN 2023 menjadi perhatian.
Saat serah terima jabatan sejumlah pejabat utama Mabes Polri bersama tujuh Kapolda di Rupatama Mabes Polri, Jumat (31/3/2023) lalu, Kapolri telah menyampaikan amanat agar jajarannya fokus dan ekstra perhatian pada beberapa agenda nasional dan internasional. “Agar dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali,” ujar Sandi menirukan amanat Kapolri.
Baca juga: Sukseskan Keketuaan ASEAN 2023, Kominfo Pantau Akses Telekomunikasi
Agenda nasional terdekat yang dimaksudkan Kapolri di antaranya adalah Idulfitri 2023 yang diperkirakan 123,8 juta orang melakukan perjalanan pada libur Lebaran. Kemudian agenda internasional KTT ASEAN 2023.
Untuk diketahui, pada KTT G20 di Bali November 2022, Polri melaksanakan Operasi Puri Agung, yang menjadi ikhtiar pengamanan standar internasional Korps Bhayangkara tersebut.
Ada lebih dari 13 ribu personel Polri dilibatkan dalam pengamanan KTT G20. Dalam operasi tersebut Polri melibatkan tiga Polda, yakni Polda Bali, Polda Nusa Tenggara Barat, dan Polda Jawa Timur.
Dalam pengamanan KTT G20, Polri menggunakan teknologi terkini, yakni Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan face recognition. Teknologi tersebut digunakan memaksimalkan upaya mendeteksi orang-orang yang berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Meski dilengkapi dengan teknologi face recognition, Polri tetap melakukan pemeriksaan secara ketat kepada orang-orang yang keluar masuk Bali.
Selain itu, yang menarik selama KTT G20, dalam pelaksanaan Operasi Puri Agung juga didukung dengan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional. Ratusan kendaraan listrik secara khusus dikirim dari Jakarta ke Bali.
Indonesia terus mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional. Pada 2023 ini, semenjak 1 Januari, Indonesia pun resmi menyandang sebagai Ketua ASEAN. (RO/Z-7)
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Pengamat Sebut Polri Perlu Fokus pada Penguatan Reformasi Internal
Menurut Sigit, di Aceh Tamiang sendiri ada 38 sekolah yang dilakukan pembersihan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggota Polri tidak baper dan merespons cepat aduan masyarakat agar stigma no viral no justice tidak berulang.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena kinerja Polri dinilai masih jauh dari kesempurnaan dalam Rilis Akhir Tahun 2025.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Markas Besar Polri tidak memberikan izin penyelenggaraan pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026.
Menurutnya, pengabdian Banser tidak hanya berhenti pada aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan, solidaritas sosial, dan pelayanan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved