Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) sedang melakukan proses persiapan pengamanan agenda internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN yang akan berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9-11 Mei 2023. Demikian ditegaskan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Jumat, (7/4).
Sandi pun mengungkapkan Polri akan mengadopsi proses pengamanan KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu.
“(Pengamanan) sedang dipersiapkan dengan mempedomani success story pengamanan G20,” kata Sandi.
Baca juga: ASEAN Ajak Negara Nuklir Teken Perjanjian Zona Bebas Nuklir SEANWFZ
Namun begitu Sandi belum merinci secara detail kesiapan apa saja yang tengah dilakukan oleh aparat Polri. Namun, dirinya menegaskan jika dalam setiap kesempatan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengingatkan agar kesiapan pengamanan KTT ASEAN 2023 menjadi perhatian.
Saat serah terima jabatan sejumlah pejabat utama Mabes Polri bersama tujuh Kapolda di Rupatama Mabes Polri, Jumat (31/3/2023) lalu, Kapolri telah menyampaikan amanat agar jajarannya fokus dan ekstra perhatian pada beberapa agenda nasional dan internasional. “Agar dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali,” ujar Sandi menirukan amanat Kapolri.
Baca juga: Sukseskan Keketuaan ASEAN 2023, Kominfo Pantau Akses Telekomunikasi
Agenda nasional terdekat yang dimaksudkan Kapolri di antaranya adalah Idulfitri 2023 yang diperkirakan 123,8 juta orang melakukan perjalanan pada libur Lebaran. Kemudian agenda internasional KTT ASEAN 2023.
Untuk diketahui, pada KTT G20 di Bali November 2022, Polri melaksanakan Operasi Puri Agung, yang menjadi ikhtiar pengamanan standar internasional Korps Bhayangkara tersebut.
Ada lebih dari 13 ribu personel Polri dilibatkan dalam pengamanan KTT G20. Dalam operasi tersebut Polri melibatkan tiga Polda, yakni Polda Bali, Polda Nusa Tenggara Barat, dan Polda Jawa Timur.
Dalam pengamanan KTT G20, Polri menggunakan teknologi terkini, yakni Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan face recognition. Teknologi tersebut digunakan memaksimalkan upaya mendeteksi orang-orang yang berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Meski dilengkapi dengan teknologi face recognition, Polri tetap melakukan pemeriksaan secara ketat kepada orang-orang yang keluar masuk Bali.
Selain itu, yang menarik selama KTT G20, dalam pelaksanaan Operasi Puri Agung juga didukung dengan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional. Ratusan kendaraan listrik secara khusus dikirim dari Jakarta ke Bali.
Indonesia terus mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional. Pada 2023 ini, semenjak 1 Januari, Indonesia pun resmi menyandang sebagai Ketua ASEAN. (RO/Z-7)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved