Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebanyak delapan dari 25 orang dari pemerintah daerah Kepulauan Meranti yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawa ke Jakarta. Mereka semua langsung diperiksa, termasuk di antaranya Bupati Meranti, Muhammad Adil.
"Selainnya dilakukan pemeriksaan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan di Pekanbaru," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 7 April 2023.
Ali tidak memerinci identitas delapan orang itu. Namun, dua diantaranya yakni Bupati Meranti Muhammad Adil dan anggota BPK setempat.
Baca juga: OTT Bupati Meranti Terkait Suap Pengadaan Jasa Umroh
"(Yang tiba) yaitu Bupati Kepulauan Meranti dan satu orang anggota tim BPK perwakilan Riau," ucap Ali.
KPK segera menentukan status hukum 25 orang yang ditangkap itu. Lembaga Antirasuah bakal membeberkan nasib mereka dengan konferensi pers nanti.
Baca juga: Total, 25 Orang Terjaring OTT di Kepulauan Meranti, Ini Sebagian Daftarnya
Adil merupakan pejabat pertama yang terjaring OTT KPK pada 2023. Upaya paksa itu dipastikan sesuai aturan berlaku.
"Saya selalu menyampaikan bahwa saya bekerja profesional sesuai ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Jumat, 7 April 2023.
Firli menegaskan patokan aturan berlaku dalam penangkapan menjadi harga mati. Sebab, dia tidak mau KPK kalah gugatan karena gegabah saat melakukan operasi senyap.
"Tidak boleh ada cacat hukum di akhir masa jabatan pimpinan KPK karena kami berlima selalu hati-hati, proden dan kompak dalam membuat keputusan," tegas Firli.
(MGN/Z-9)
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
KPK mencegah 10 orang ke luar negeri, 8 di antaranya pegawai BPK, dalam kasus bupati nonaktif Meranti Muhammad Adil.
KPK mempersilahkan para tersangka maupun saksi dalam kasus ini berkelit. Namun, bantahan mereka harus dibeberkan di depan penyidik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa uang Rp1,4 miliar yang disalurkan dari PT Tanur Muthmainnah ke Bupati nonaktif Meranti Muhammad Adil merupakan suap.
KPK mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait dengan kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Kepulauan Meranti.
Reza menegaskan semua kasus itu dilakukan oleh agen nakal, atas kehendak pribadi mereka
KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Meranti Muhammad Adil untuk 40 hari kedepan, hingga 5 Juni mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved