Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penangkapan Bupati Meranti Muhammad Adil, Kamis (6/4) malam, terkait dugaan suap pengadaan jasa umroh.Diketahui KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kepulauan Meranti dan menahan puluhan orang, termasuk Bupati Meranti.
"Suap pengadaan jasa umroh. Itu yang ter-capture awal selanjutnya kami kembangkan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Jumat (7/4).
Ghufron belum bisa memerinci lebih lanjut tindakan koruptif yang terjadi, karena masih dalam pengembangan. KPK menduga ada pemotongan dari pengadaan jasa umroh itu.
Baca juga: Sejumlah Uang Ditemukan KPK Saat OTT Bupati Meranti
"Pemotongan uang persediaan dan ganti uang persediaan (UP dan GUP ) dipotong 5%-10%," ujar Ghufron.
Adil merupakan pejabat pertama yang terjaring OTT KPK pada 2023. Upaya paksa itu dipastikan sesuai aturan berlaku.
Baca juga: Puluhan Orang yang Terjaring OTT KPK di Kepulauan Meranti Segera Dibawa ke Jakarta
"Saya selalu menyampaikan bahwa saya bekerja profesional sesuai ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Jumat (7/4).
Firli menegaskan patokan aturan berlaku dalam penangkapan menjadi harga mati. Sebab, dia tidak mau KPK kalah gugatan karena gegabah saat melakukan operasi senyap.
"Tidak boleh ada cacat hukum di akhir masa jabatan pimpinan KPK karena kami berlima selalu hati-hati, proden dan kompak dalam membuat keputusan," tegas Firli. (Z-3)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 13 orang dari total 27 pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap.
KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkait dugaan suap proyek. Sebanyak 27 orang diperiksa intensif dan uang disita.
Uang yang disita KPK dalam bentuk rupiah. Walaupun demikian, dia belum dapat memberitahukan lebih detail karena masih dihitung.
Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukum 15 tahun pidana penjara dan uang pengganti Rp 2,9 triliun terhadap Kerry Riza, sementara Gading dan Dimas dihukum 13 tahun pidana penjara.
Mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
KPK mencegah 10 orang ke luar negeri, 8 di antaranya pegawai BPK, dalam kasus bupati nonaktif Meranti Muhammad Adil.
KPK mempersilahkan para tersangka maupun saksi dalam kasus ini berkelit. Namun, bantahan mereka harus dibeberkan di depan penyidik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa uang Rp1,4 miliar yang disalurkan dari PT Tanur Muthmainnah ke Bupati nonaktif Meranti Muhammad Adil merupakan suap.
KPK mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait dengan kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Kepulauan Meranti.
Reza menegaskan semua kasus itu dilakukan oleh agen nakal, atas kehendak pribadi mereka
KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Meranti Muhammad Adil untuk 40 hari kedepan, hingga 5 Juni mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved