Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil ,ke Jakarta. Rombongan KPK berangkat melalui ruang VIP Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
Penyidik KPK tiba dari Kota Selat Panjang di Kota Pekanbaru Jumat Siang. Rombongan yang membawa Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil langsung masuk ruang VIP Lancang Kuning Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
Tim KPK dan Muhammad Adil berangkat menggunakan pesawat Batik Air menuju Jakarta. Petugas bandara melarang wartawan masuk ke ruang tunggu. Sempat terjadi kucing-kucingan dengan petugas yang menolak mengizinkan media meliput di fasilitas umum ini.
Baca juga: OTT Bupati Kepulauan Meranti
Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditangkap tadi malam di Kota Selat Panjang. KPK dalam keterangannya membenarkan penangkapan Muhammad Adil.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebutkan bupati diduga menerima suap terkait pengadaan jasa umroh di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain Muhammad Adil, KPK juga menangkap sejumlah pejabat penting daerah.
Baca juga: OTT Bupati Meranti Terkait Suap Pengadaan Jasa Umroh
Seperti diketahui, KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penangkapan Bupati Meranti Muhammad Adil, Kamis (6/4) malam, terkait dugaan suap pengadaan jasa umroh.Diketahui KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kepulauan Meranti dan menahan puluhan orang, termasuk Bupati Meranti.
"Suap pengadaan jasa umroh. Itu yang ter-capture awal selanjutnya kami kembangkan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Jumat (7/4).
Ghufron belum bisa memerinci lebih lanjut tindakan koruptif yang terjadi, karena masih dalam pengembangan. KPK menduga ada pemotongan dari pengadaan jasa umroh itu.
(MGN/Z-9)
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman tercatat memiliki kekayaan bersih sekitar Rp12,03 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2025.
Penyegelan dilakukan dengan memasang garis segel pada pintu kedua ruangan tersebut.
SETELAH OTT KPK di Cilacap, Jawa Tengah, para pejabat Pemkab Cilacap termasuk Bupati Syamsul Auliya Rachman bersama pejabat lainnya diperiksa di Satreskrim Polresta Banyumas.
KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkait dugaan suap proyek. Sebanyak 27 orang diperiksa intensif dan uang disita.
KPK mencegah 10 orang ke luar negeri, 8 di antaranya pegawai BPK, dalam kasus bupati nonaktif Meranti Muhammad Adil.
KPK mempersilahkan para tersangka maupun saksi dalam kasus ini berkelit. Namun, bantahan mereka harus dibeberkan di depan penyidik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa uang Rp1,4 miliar yang disalurkan dari PT Tanur Muthmainnah ke Bupati nonaktif Meranti Muhammad Adil merupakan suap.
KPK mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait dengan kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Kepulauan Meranti.
Reza menegaskan semua kasus itu dilakukan oleh agen nakal, atas kehendak pribadi mereka
KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Meranti Muhammad Adil untuk 40 hari kedepan, hingga 5 Juni mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved