Pasca-OTT KPK, Hendri Praja Resmi Jabat Plt Bupati Rejang Lebong

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi menunjuk Wakil Bupati Hendri Praja sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong, Sabtu (14/3). Langkah strategis ini diambil guna mengisi kekosongan kepemimpinan setelah Bupati nonaktif Muhammad Fikri ditetapkan sebagai tersangka pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin (9/3) lalu.

Penyerahan mandat dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, di ruang rapat Bupati Rejang Lebong. Mian menegaskan bahwa penunjukan ini merupakan instruksi pusat melalui radiogram Mendagri untuk menjamin stabilitas pemerintahan di daerah tersebut.

Pelayanan Publik Tidak Boleh Stagnan

Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus hukum yang menjerat Pemkab Rejang Lebong. Namun, ia menggarisbawahi bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di atas dinamika hukum yang terjadi.

Baca juga : Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka, Tito tak Ambil Pusing

"Hari ini saya atas nama Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan radiogram Mendagri yang memberikan mandat kepada Wakil Bupati untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai Plt Bupati Rejang Lebong," ujar Mian.

Ia berharap dengan adanya penunjukan ini, situasi di Rejang Lebong tetap kondusif. "Pelayanan kepada masyarakat dan jalannya pemerintahan tidak boleh stagnan," tegasnya.

Suasana Haru Penyerahan Mandat

Pantauan di lokasi, suasana penyerahan surat mandat berlangsung haru. Plt Bupati Rejang Lebong Hendri Praja bahkan sempat terhenti saat memberikan sambutan karena tak kuasa menahan tangis saat menerima tanggung jawab besar di tengah kemelut hukum yang menimpa rekannya.

Baca juga : KPK Tahan Bupati Rejang Lebong dan 4 Tersangka terkait Dugaan Suap Ijon Proyek

"Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, apabila kepala daerah berhalangan sementara, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas tersebut. Ini ujian yang tidak mudah bagi seluruh pihak," ungkap Hendri.

Hendri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi keadaan dengan bijak dan tetap menjaga persatuan. Ia berkomitmen penuh untuk memastikan birokrasi tetap sehat dan bekerja maksimal.

"Hal yang paling penting adalah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, pelayanan publik tidak terhenti, serta pembangunan daerah terus dilanjutkan. Kita tidak boleh larut dalam keadaan," tutupnya. (Ant/Z-10)