Misi DPR dalam Polemik Rp349 Triliun Dinilai Kabur

Misi Komisi III DPR RI dalam polemik transaksi mencurigakan dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai lebih dari Rp349 triliun dinilai tidak jelas. Hal itu terlihat dari sejumlah pertanyaan yang disampaikan sejumlah anggota Komisi III DPR saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Ketua Tim Komite TPPU Mahfud MD.

"Sebenarnya yang mesti jelas tuh apa misi Komisi III? Kayanya tidak jelas misi mereka dalam kasus dugaan TPPU yang diramaikan Pak Mahfud ini," ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus saat dihubungi, Sabtu (1/4).

Menurut Lucius, pertanyaan yang dilontarkan para legislator hanya menyoroti perbedaan data transaksi janggal antara Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyanid. Bahkan, soal pencegahan TPPU juga tidak menjadi perhatian Komisi III.

Baca juga: DPR Tagih Dokumen Transaksi Janggal dari Mahfud MD

"Tidak ada yang mau menyelam lebih dalam pada akar permasalahan TPPU hingga muncul angka fantastis seperti yang disampaikan Mahfud," ucapnya.

Lucius menilai rapat lanjutan tak diperlukan bila forum digunakan untuk mencecar Mahfud dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermuatan politis.

Baca juga: Pengamat: Perang Argumen Mahfud-Sri Mulyani Harus Diselesaikan

"Kalau Komisi III tidak punya tujuan yang jelas ya mending tidak perlu lagi lah rapat lanjutan. Kita berikan saja ruang kepada Menkeu untuk menindaklanjuti temuan yang disampaikan Pak Mahfud. Keikutsertaan Komisi III tampaknya hanya membuat upaya membongkar kejahatan TPPU jadi mainan saja," tandas Lucius.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR berencana menggelar RDPU lanjutan pada pekan kedua April mendatang.

Rapat itu akan menghadirkan Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus anggota Tim Komite TPPU Sri Mulyani Indrawati. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana juga kembali dipanggil.