Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ANGGOTA Komisi III DPR Johan Budi mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang suka dengan menteri yang suka membuat kegaduhan di luar. Dirinya berharap agar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak diganti oleh Jokowi terkait pernyataan transaksi janggal senilai Rp349 triliun yang membuat kegaduhan di publik.
"Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud, (semoga) Pak mahfud tidak di-reshuffle gara-gara ini. Saya kenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani," kata Johan di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3)
Baca juga : Soal Reshuffle Kabinet, Presiden: Segera
Johan yang juga mantan juru bicara presiden tersebut, mengingatkan soal masa jabatan. Anggota DPR cuma lima tahun dan itu pun bila tidak kena pergantian antarwaktu (PAW). Begitu pula posisi menteri.
"Jadi Menko Polhukam juga gitu Pak Mahfud, belum tentu lima tahun loh. Kalau di-reshuffle? Apalagi ada ramai-ramai gini," ujar Johan.
Baca juga : Sri Mulyani yang Absen dan Mikrofon Pemecah Ketegangan
Mulanya Johan menyinggung soal sisi gelap dari seluruh pejabat termasuk anggota DPR. Namun, tidak ada yang berani mengusik hal itu.
"Saya, Alhamdulillah, diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak tentang kotoran-kotoran orang lah, tapi itu saya simpan," ujar Johan
Johan mengatakan hal itu karena suasana panas pada rapat tersebut. Para legislator serta Mahfud saling serang.
"Jadi saya meminta teman-teman di Komisi III jangan mengancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam," ucap Johan. (Z-8)
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Mantan Menko Politik Hukum, dan Keamanan serta akademisi dari Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD menilai, Indonesia tidak seluruhnya gelap
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung perluĀ menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Sritex
Pelaku judi online (judol) marak membangun perusahaan cangkang untuk menampung hasil kejahatannya.
Bareskrim Polri melakukan penyitaan aset tersangka judi online (judol). Tindakan ini dilakukan dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus judi online
Jika hanya mengandalkan Undang-Undang Tipikor, penyidik bakal kewalahan untuk membuktikan dari mana asal-usul dan peruntukkan uang serta emas tersebut satu persatu.
MANTAN Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar akhirnya dijerat dengan sangkaan TPPU oleh penyidik Jaksa AgungĀ
Mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Kejaksaan Agung
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved