Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ANGGOTA Komisi III DPR Johan Budi mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang suka dengan menteri yang suka membuat kegaduhan di luar. Dirinya berharap agar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak diganti oleh Jokowi terkait pernyataan transaksi janggal senilai Rp349 triliun yang membuat kegaduhan di publik.
"Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud, (semoga) Pak mahfud tidak di-reshuffle gara-gara ini. Saya kenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani," kata Johan di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3)
Baca juga : Soal Reshuffle Kabinet, Presiden: Segera
Johan yang juga mantan juru bicara presiden tersebut, mengingatkan soal masa jabatan. Anggota DPR cuma lima tahun dan itu pun bila tidak kena pergantian antarwaktu (PAW). Begitu pula posisi menteri.
"Jadi Menko Polhukam juga gitu Pak Mahfud, belum tentu lima tahun loh. Kalau di-reshuffle? Apalagi ada ramai-ramai gini," ujar Johan.
Baca juga : Sri Mulyani yang Absen dan Mikrofon Pemecah Ketegangan
Mulanya Johan menyinggung soal sisi gelap dari seluruh pejabat termasuk anggota DPR. Namun, tidak ada yang berani mengusik hal itu.
"Saya, Alhamdulillah, diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak tentang kotoran-kotoran orang lah, tapi itu saya simpan," ujar Johan
Johan mengatakan hal itu karena suasana panas pada rapat tersebut. Para legislator serta Mahfud saling serang.
"Jadi saya meminta teman-teman di Komisi III jangan mengancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam," ucap Johan. (Z-8)
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
MANTAN pejabat Mahkamah Agung (MA) yang terjerat dalam kasus permufakatan jahat terkait suap pengurusan perkara, Zarof Ricar, masih berpotensi dipidana penjara selama 20 tahun.
PKS mendorong aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada vonis Zarof, melainkan menelusuri aliran dana dalam dugaan tindak pidana pencucian uang
Windy Idol diperiksa penyidik KPK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Mahkamah Agung. (MA)
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung perlu menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Sritex
Pelaku judi online (judol) marak membangun perusahaan cangkang untuk menampung hasil kejahatannya.
Bareskrim Polri melakukan penyitaan aset tersangka judi online (judol). Tindakan ini dilakukan dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved