Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR Johan Budi mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang suka dengan menteri yang suka membuat kegaduhan di luar. Dirinya berharap agar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak diganti oleh Jokowi terkait pernyataan transaksi janggal senilai Rp349 triliun yang membuat kegaduhan di publik.
"Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud, (semoga) Pak mahfud tidak di-reshuffle gara-gara ini. Saya kenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani," kata Johan di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3)
Baca juga : Soal Reshuffle Kabinet, Presiden: Segera
Johan yang juga mantan juru bicara presiden tersebut, mengingatkan soal masa jabatan. Anggota DPR cuma lima tahun dan itu pun bila tidak kena pergantian antarwaktu (PAW). Begitu pula posisi menteri.
"Jadi Menko Polhukam juga gitu Pak Mahfud, belum tentu lima tahun loh. Kalau di-reshuffle? Apalagi ada ramai-ramai gini," ujar Johan.
Baca juga : Sri Mulyani yang Absen dan Mikrofon Pemecah Ketegangan
Mulanya Johan menyinggung soal sisi gelap dari seluruh pejabat termasuk anggota DPR. Namun, tidak ada yang berani mengusik hal itu.
"Saya, Alhamdulillah, diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak tentang kotoran-kotoran orang lah, tapi itu saya simpan," ujar Johan
Johan mengatakan hal itu karena suasana panas pada rapat tersebut. Para legislator serta Mahfud saling serang.
"Jadi saya meminta teman-teman di Komisi III jangan mengancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam," ucap Johan. (Z-8)
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD berpendapat, posisi Indonesia semestinya berempati terhadap Iran.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Ia mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan Yaqut dalam proses penyidikan perkara tersebut.
Bareskrim serahkan aset judi online ke Kejagung, Pemberantasan judi online di Indonesia 2026, Update kasus judi online Bareskrim Polri.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada terdakwa M Syafei, mantan pejabat Wilmar Group, dalam perkara dugaan suap hakim
KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka baru dalam kasus gratifikasi eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan menyita ratusan aset.
KPK memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan gratifikasi korporasi di Kutai Kartanegara yang menjerat Rita Widyasari dan menyita 104 kendaraan.
Bagi publik, pencantuman pasal TPPU adalah simbol keseriusan negara; sebuah pesan bahwa pelaku tidak hanya akan dipenjara, tetapi harta hasil kejahatannya pun akan dikejar hingga akarnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved