Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mau disebut hubungannya dengan Presiden Joko Widodo merenggang terkait perbedaan dengan sikap atas kadatangan Timnas U-20 Israel. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Rifqynizami Karsayuda mengatakan apa yang disuarakan oleh para kader PDI Perjuangan dalam rangka menjaga dan rasa sayangnya terhadap Presiden Jokowi.
"Mengapa partai tidak bersikap resmi saat ini? Karena kita tidak ingin dibenturkan dengan Pak Jokowi oleh kaum oportunis yang memanfaatkan issue ini. Kelompok radikal agama pun mulai siap-siap menggunakan momentum itu," ungkapnya, Rabu (29/3).
Dia menekankan sikap partainya terhadap perjuangan membela Palestina bukan karena agama. Namun, karena watak politik luar negeri bebas aktif yang menolak berbagai penindasan yang anti kemanusiaan.
Baca juga: Bambang Pacul Jelaskan Maksud Pertemuan Puan dan Jokowi
"Mohon maaf yang kurang memahami aspek politik dalam sejarah dan olahraga itu adalah PSSI sebelum dipegang Pak Erick Thohir dan itu melanda kita semua. Tetapi itu juga kalau mau obyektif bisa dimaklumi, karena sudah lama bangsa Indonesia dijauhkan dari diskursus pemikiran pendiri bangsanya. Lama kita meninggalkan sejarah yang benar. Proyek de-Soekarnoisasi Orba, telah menumpulkan kesadaran historis kita," paparnya.
Presiden Jokowi menurutnya juga tidak salah karena ingin mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui olahraga sepakbola. Belajar dari kasus tersebut, setidaknya publik bisa berharap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan aksesnya dapat mencari solusi terbaik.
Baca juga: Bagi-bagi Duit di Masjid, Politisi PDIP: Itu Zakat Mal
"Jadi ini semua terjadi karena lemahnya pemahaman terhadap sejarah. Kita tidak bisa salahkan pemerintah, itu karena pemahaman kita terhadap politik internasional dalam pengertian luas menurun," tuturnya.
Rifqy mengatakan penolakan yang disampaikan tersebut juga dinilai sebagai bentuk bantuan kepada presiden Jokowi untuk mencari solusi terbaik dengan upaya lobby.
Dinamika Tak Terduga
Sementara itu menurut pengamat politik Universitas Airlangga Kris Nugroho menilai sikap PDI Perjuangan yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo merupakan dinamika yang tidak terduga. Sebab bisa jadi PDIP sedang berupaya membangun citra partai untuk elektoralnya.
"Dalam konteks ini ada upaya membangun citra di tengah upaya membangun kekuatan PDIP yg mulai tergerogoti karena lama memunculkan tokohnya. Jangan-jangan ini untuk memperkuat elektoralnya karena pro palestina sehingga ini bagian dari upaya untuk merebut simpati kalangan dalam muslimin struktural dan polituk," paparnya.
Selain itu dia mengatakan ada strategi kilat PDI Perjuangan untuk menarik alih isu anti Israel ini sebagai suatu cara untuk mencegah dibajak oleh kelompok tertentu agar tidak menghantam Jokowi.
"Memperkuat sentimen pada kelompok partai elit partai gunakan isu Palestina untuk memperkuat elektoralnya. Dan apa yang dilakukan Jokowi sekarang itu sangat bagus, dia bermain cantik," tukasnya. (Z-9)
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved