Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mau disebut hubungannya dengan Presiden Joko Widodo merenggang terkait perbedaan dengan sikap atas kadatangan Timnas U-20 Israel. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Rifqynizami Karsayuda mengatakan apa yang disuarakan oleh para kader PDI Perjuangan dalam rangka menjaga dan rasa sayangnya terhadap Presiden Jokowi.
"Mengapa partai tidak bersikap resmi saat ini? Karena kita tidak ingin dibenturkan dengan Pak Jokowi oleh kaum oportunis yang memanfaatkan issue ini. Kelompok radikal agama pun mulai siap-siap menggunakan momentum itu," ungkapnya, Rabu (29/3).
Dia menekankan sikap partainya terhadap perjuangan membela Palestina bukan karena agama. Namun, karena watak politik luar negeri bebas aktif yang menolak berbagai penindasan yang anti kemanusiaan.
Baca juga: Bambang Pacul Jelaskan Maksud Pertemuan Puan dan Jokowi
"Mohon maaf yang kurang memahami aspek politik dalam sejarah dan olahraga itu adalah PSSI sebelum dipegang Pak Erick Thohir dan itu melanda kita semua. Tetapi itu juga kalau mau obyektif bisa dimaklumi, karena sudah lama bangsa Indonesia dijauhkan dari diskursus pemikiran pendiri bangsanya. Lama kita meninggalkan sejarah yang benar. Proyek de-Soekarnoisasi Orba, telah menumpulkan kesadaran historis kita," paparnya.
Presiden Jokowi menurutnya juga tidak salah karena ingin mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui olahraga sepakbola. Belajar dari kasus tersebut, setidaknya publik bisa berharap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan aksesnya dapat mencari solusi terbaik.
Baca juga: Bagi-bagi Duit di Masjid, Politisi PDIP: Itu Zakat Mal
"Jadi ini semua terjadi karena lemahnya pemahaman terhadap sejarah. Kita tidak bisa salahkan pemerintah, itu karena pemahaman kita terhadap politik internasional dalam pengertian luas menurun," tuturnya.
Rifqy mengatakan penolakan yang disampaikan tersebut juga dinilai sebagai bentuk bantuan kepada presiden Jokowi untuk mencari solusi terbaik dengan upaya lobby.
Dinamika Tak Terduga
Sementara itu menurut pengamat politik Universitas Airlangga Kris Nugroho menilai sikap PDI Perjuangan yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo merupakan dinamika yang tidak terduga. Sebab bisa jadi PDIP sedang berupaya membangun citra partai untuk elektoralnya.
"Dalam konteks ini ada upaya membangun citra di tengah upaya membangun kekuatan PDIP yg mulai tergerogoti karena lama memunculkan tokohnya. Jangan-jangan ini untuk memperkuat elektoralnya karena pro palestina sehingga ini bagian dari upaya untuk merebut simpati kalangan dalam muslimin struktural dan polituk," paparnya.
Selain itu dia mengatakan ada strategi kilat PDI Perjuangan untuk menarik alih isu anti Israel ini sebagai suatu cara untuk mencegah dibajak oleh kelompok tertentu agar tidak menghantam Jokowi.
"Memperkuat sentimen pada kelompok partai elit partai gunakan isu Palestina untuk memperkuat elektoralnya. Dan apa yang dilakukan Jokowi sekarang itu sangat bagus, dia bermain cantik," tukasnya. (Z-9)
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved