Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mau disebut hubungannya dengan Presiden Joko Widodo merenggang terkait perbedaan dengan sikap atas kadatangan Timnas U-20 Israel. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Rifqynizami Karsayuda mengatakan apa yang disuarakan oleh para kader PDI Perjuangan dalam rangka menjaga dan rasa sayangnya terhadap Presiden Jokowi.
"Mengapa partai tidak bersikap resmi saat ini? Karena kita tidak ingin dibenturkan dengan Pak Jokowi oleh kaum oportunis yang memanfaatkan issue ini. Kelompok radikal agama pun mulai siap-siap menggunakan momentum itu," ungkapnya, Rabu (29/3).
Dia menekankan sikap partainya terhadap perjuangan membela Palestina bukan karena agama. Namun, karena watak politik luar negeri bebas aktif yang menolak berbagai penindasan yang anti kemanusiaan.
Baca juga: Bambang Pacul Jelaskan Maksud Pertemuan Puan dan Jokowi
"Mohon maaf yang kurang memahami aspek politik dalam sejarah dan olahraga itu adalah PSSI sebelum dipegang Pak Erick Thohir dan itu melanda kita semua. Tetapi itu juga kalau mau obyektif bisa dimaklumi, karena sudah lama bangsa Indonesia dijauhkan dari diskursus pemikiran pendiri bangsanya. Lama kita meninggalkan sejarah yang benar. Proyek de-Soekarnoisasi Orba, telah menumpulkan kesadaran historis kita," paparnya.
Presiden Jokowi menurutnya juga tidak salah karena ingin mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui olahraga sepakbola. Belajar dari kasus tersebut, setidaknya publik bisa berharap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan aksesnya dapat mencari solusi terbaik.
Baca juga: Bagi-bagi Duit di Masjid, Politisi PDIP: Itu Zakat Mal
"Jadi ini semua terjadi karena lemahnya pemahaman terhadap sejarah. Kita tidak bisa salahkan pemerintah, itu karena pemahaman kita terhadap politik internasional dalam pengertian luas menurun," tuturnya.
Rifqy mengatakan penolakan yang disampaikan tersebut juga dinilai sebagai bentuk bantuan kepada presiden Jokowi untuk mencari solusi terbaik dengan upaya lobby.
Dinamika Tak Terduga
Sementara itu menurut pengamat politik Universitas Airlangga Kris Nugroho menilai sikap PDI Perjuangan yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo merupakan dinamika yang tidak terduga. Sebab bisa jadi PDIP sedang berupaya membangun citra partai untuk elektoralnya.
"Dalam konteks ini ada upaya membangun citra di tengah upaya membangun kekuatan PDIP yg mulai tergerogoti karena lama memunculkan tokohnya. Jangan-jangan ini untuk memperkuat elektoralnya karena pro palestina sehingga ini bagian dari upaya untuk merebut simpati kalangan dalam muslimin struktural dan polituk," paparnya.
Selain itu dia mengatakan ada strategi kilat PDI Perjuangan untuk menarik alih isu anti Israel ini sebagai suatu cara untuk mencegah dibajak oleh kelompok tertentu agar tidak menghantam Jokowi.
"Memperkuat sentimen pada kelompok partai elit partai gunakan isu Palestina untuk memperkuat elektoralnya. Dan apa yang dilakukan Jokowi sekarang itu sangat bagus, dia bermain cantik," tukasnya. (Z-9)
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
PAKAR Telematika, Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved