Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mempersilahkan publik yang tidak menyetujui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk menempuh jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Cara itu dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah publik.
“Bagi yang menolak perppu menjadi UU, gunakan hak konstitusionalnya, bisa kembali menggugat ke Mahkamah Konstitusi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (24/3).
Baca juga : Harus Gugat UU Cipta Kerja ke MK, BEM UI: Untuk Apa Punya Wakil Rakyat
Menurutnya penyampaian kebebasan berpendapat perlu mempertimbangkan kondusifitas khususnya jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Langkah melakukan uji materi ke MK atas produk UU yang dihasilkan oleh DPR dinilai Dasco merupakan cara yang paling tepat.
Baca juga : MK Diprediksi akan Banyak Menerima Permohonan Uji Materi UU Ciptaker
“Ada kejadian yang kurang enak jadi lebih baik kita lakukan hal sesuai konstitusi,” imbuhnya.
Sebelumnya, DPR RI tetap mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi UU kendai mendapat berbagai penolakan oleh publik. Dalam perjalanannya, pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja selalu berujung pada penolakan publik. Bahkan UU jenis omnibus law tersebut sempat dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. (Z-8)
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Roy Suryo CS ajukan perbaikan gugatan di MK. Refly Harun minta riset dan kritik publik terhadap pejabat negara tidak dipidana guna hindari efek ketakutan hukum.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved