Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WAKIL Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mempersilahkan publik yang tidak menyetujui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk menempuh jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Cara itu dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah publik.
“Bagi yang menolak perppu menjadi UU, gunakan hak konstitusionalnya, bisa kembali menggugat ke Mahkamah Konstitusi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (24/3).
Baca juga : Harus Gugat UU Cipta Kerja ke MK, BEM UI: Untuk Apa Punya Wakil Rakyat
Menurutnya penyampaian kebebasan berpendapat perlu mempertimbangkan kondusifitas khususnya jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Langkah melakukan uji materi ke MK atas produk UU yang dihasilkan oleh DPR dinilai Dasco merupakan cara yang paling tepat.
Baca juga : MK Diprediksi akan Banyak Menerima Permohonan Uji Materi UU Ciptaker
“Ada kejadian yang kurang enak jadi lebih baik kita lakukan hal sesuai konstitusi,” imbuhnya.
Sebelumnya, DPR RI tetap mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi UU kendai mendapat berbagai penolakan oleh publik. Dalam perjalanannya, pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja selalu berujung pada penolakan publik. Bahkan UU jenis omnibus law tersebut sempat dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. (Z-8)
Sejarah ketatanegaraan kita menunjukkan terjadinya inkonsistensi terhadap pelaksanaan pemilihan.
Menurutnya, penting bagi DPR dan Pemerintah untuk bisa menjelaskan seberapa partisipatif proses pembentukan UU TNI.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
MK dalam perkembangannya tidak lagi menjadi sekadar negative legislator dalam meneruskan suatu perkara, tetapi sudah melangkah progresif sebagai lembaga yang dapat menafsirkan konstitusi.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
DELAPAN organisasi masyarakat sipil bersama sejumlah individu terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) resmi mengajukan permohonan judicial review atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi
“Kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga privasi data warga negara,”
Pengamat sebut Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan kesan bukan sosok ambisius setelah melarang kader Partai Gerindra gembar-gembor soal dua periode.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan dirinya jadi presiden bukan hasil minta-minta. Ia mengaku menjadi presiden untuk membantu masyarakat.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
RATUSAN kader Gerindra di Kabupaten Banggai melakukan aksi unjuk rasa di Polres Banggai karena merasa dua kadernya dipersekusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved