Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
WAKIL Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mempersilahkan publik yang tidak menyetujui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk menempuh jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Cara itu dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah publik.
“Bagi yang menolak perppu menjadi UU, gunakan hak konstitusionalnya, bisa kembali menggugat ke Mahkamah Konstitusi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (24/3).
Baca juga : Harus Gugat UU Cipta Kerja ke MK, BEM UI: Untuk Apa Punya Wakil Rakyat
Menurutnya penyampaian kebebasan berpendapat perlu mempertimbangkan kondusifitas khususnya jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Langkah melakukan uji materi ke MK atas produk UU yang dihasilkan oleh DPR dinilai Dasco merupakan cara yang paling tepat.
Baca juga : MK Diprediksi akan Banyak Menerima Permohonan Uji Materi UU Ciptaker
“Ada kejadian yang kurang enak jadi lebih baik kita lakukan hal sesuai konstitusi,” imbuhnya.
Sebelumnya, DPR RI tetap mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi UU kendai mendapat berbagai penolakan oleh publik. Dalam perjalanannya, pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja selalu berujung pada penolakan publik. Bahkan UU jenis omnibus law tersebut sempat dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. (Z-8)
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam perkara 97/PUU-XXII/2024
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan merupakan hal yang tepat untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance)
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
UU Tipikor digugat di MK. Berbagai cara menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi. Salah satu caranya adalah melalui media sosial.
MK resmi melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan dan diberi waktu 2 tahun untuk terapkan aturan
Noel, sapaan karib Immanuel Ebenezer bukan merupakan anggota aktif, baik dalam kepengurusan maupun kegiatan partai.
Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR.
PARTAI Gerindra masih mengkaji pemberian sanksi kepada kadernya yang juga Bupati Pati Sudewo.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved