Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KETUA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Melki Sedek Huang mengungkapkan bahwa upaya hukum untuk menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu opsi. Akan tetapi pihaknya kecewa lantaran setiap produk hukum yang dihasilkan harus dibawa ke MK.
"Menggugat ke MK jelas jadi salah satu opsi, tapi kami jelas sangat sedih jika semua produk hukum selalu tak partisipatif dan sengaja ditutup ruang aspirasinya di parlemen, kemudian disahkan tanpa sesuai kemauan rakyat lalu kami dipaksa ke MK jika tak sepakat," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (24/3).
Menurutnya, bila semua produk hukum harus digugat ke MK, hal itu sebenarnya pelecehan terhadap lembaga parlemen. Harusnya produk hukum yang dihasilkan sesuai harapan masyarakat Indonesia, sehingga tidak perlu digugat atau ditolak.
Baca juga: UU Cipta Kerja Dinilai Masih Miliki Cacat Formil
Untuk bisa menghasilkan produk hukum yang sesuai harapan itu, yang jelas DPR sebagai wakil rakyat perlu membuka ruang partisipatif bagi publik. Suara rakyat harus didengar.
"Itu adalah pelecehan pada DPR yang seharusnya jadi rumah rakyat, tempat semua pendapat dan partisipasi rakyat harus digaungkan. Jika apa-apa disuruh ke MK, untuk apa kami punya wakil rakyat di DPR?," kata dia.
Baca juga: PDIP Sebut Kritik BEM UI Cuma Ajang Cari Sensasi
Sebelumnya BEM UI mengkritik DPR atas pengesahan UU Cipta Kerja. BEM UI membuat karikatur yang menggambarkan Ketua DPR Puan Maharani. (Van/Z-7)
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, terutama dari segi populasi dan sumber daya alam, negara ini perlu memperbaiki kebijakan investasi dan fokus pada penciptaan lapangan kerja.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Salah satu platform pendukung pelatihan Prakerja, Karier.mujuga tetap berkolaboras dengan program Prakerja dari pemerintah.
Pembangunan Pelabuhan Internasional Anggrek memiliki prioritas dalam melibatkan seluruh elemen warga lokal Gorontalo Utara, termasuk penyerapan tenaga kerja warga lokal.
Pembangunan Indonesia tidak akan berjalan lancar jika jumlah pengusaha di Indonesia masih sedikit.
Meskipun gelaran Job Fair sudah berkahir, lowongan kerja tersebut tetap bisa diakses oleh masyarakat melalui layanan SIAPKerja.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved