Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KETUA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Melki Sedek Huang mengungkapkan bahwa upaya hukum untuk menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu opsi. Akan tetapi pihaknya kecewa lantaran setiap produk hukum yang dihasilkan harus dibawa ke MK.
"Menggugat ke MK jelas jadi salah satu opsi, tapi kami jelas sangat sedih jika semua produk hukum selalu tak partisipatif dan sengaja ditutup ruang aspirasinya di parlemen, kemudian disahkan tanpa sesuai kemauan rakyat lalu kami dipaksa ke MK jika tak sepakat," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (24/3).
Menurutnya, bila semua produk hukum harus digugat ke MK, hal itu sebenarnya pelecehan terhadap lembaga parlemen. Harusnya produk hukum yang dihasilkan sesuai harapan masyarakat Indonesia, sehingga tidak perlu digugat atau ditolak.
Baca juga: UU Cipta Kerja Dinilai Masih Miliki Cacat Formil
Untuk bisa menghasilkan produk hukum yang sesuai harapan itu, yang jelas DPR sebagai wakil rakyat perlu membuka ruang partisipatif bagi publik. Suara rakyat harus didengar.
"Itu adalah pelecehan pada DPR yang seharusnya jadi rumah rakyat, tempat semua pendapat dan partisipasi rakyat harus digaungkan. Jika apa-apa disuruh ke MK, untuk apa kami punya wakil rakyat di DPR?," kata dia.
Baca juga: PDIP Sebut Kritik BEM UI Cuma Ajang Cari Sensasi
Sebelumnya BEM UI mengkritik DPR atas pengesahan UU Cipta Kerja. BEM UI membuat karikatur yang menggambarkan Ketua DPR Puan Maharani. (Van/Z-7)
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, terutama dari segi populasi dan sumber daya alam, negara ini perlu memperbaiki kebijakan investasi dan fokus pada penciptaan lapangan kerja.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Salah satu platform pendukung pelatihan Prakerja, Karier.mujuga tetap berkolaboras dengan program Prakerja dari pemerintah.
Pembangunan Pelabuhan Internasional Anggrek memiliki prioritas dalam melibatkan seluruh elemen warga lokal Gorontalo Utara, termasuk penyerapan tenaga kerja warga lokal.
Pembangunan Indonesia tidak akan berjalan lancar jika jumlah pengusaha di Indonesia masih sedikit.
Meskipun gelaran Job Fair sudah berkahir, lowongan kerja tersebut tetap bisa diakses oleh masyarakat melalui layanan SIAPKerja.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved