Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan (PDIP) menilai kritik terkait pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) dari Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Universitas Indonesia (UI) cuma mengejar sensasi dan mengabaikan subtansi.
Anggota DPR fraksi PDIP Deddy Sitorus melihat kritik tidak disampaikan secara etis, bahkan berpotensi melanggar hukum.
“BEM UI bukan menyampaikan kritik, melainkan melakukan penghinaan terhadap ketua DPR RI Puan Maharani. Saya pribadi menganggap BEM hanya mengejar sensasi dan kontroversi tetapi mengabaikan substansi. Kritik dengan menghina itu beda, dan mereka gagal nalar dengan melakukan over simplifikasi," ujar Deddy Sitorus saat dihubungi, Jumat (24/3).
Baca juga: PKB Sebut Kemesraan Prabowo-Ganjar Semu
Ia menuturkan DPR merupakan lembaga negara. Sehingga, bila BEM UI tidak punya data dan bukti bahwa DPR merampok rakyat, itu bisa menjadi fitnah dan menyerang kehormatan lembaga.
"Kedua, Ibu Puan Maharani itu Ketua DPR yang desainnya adalah kolektif kolegial. Jadi melakukan personifikasi dan menyerang pribadi Ibu Puan pribadi secara sendiri, tidak kolektif pimpinan DPR adalah tindakan tidak etis," ucap Deddy.
Baca juga: PKB Sebut Kemesraan Prabowo-Ganjar Semu
BEM UI mengkritik DPR yang mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU melalui sebuah video yang disebar di media sosial. Pada video tersebut terdapat gambar Ketua DPR RI Puan Maharani berbadan hewan tikus.
Pada video tersebut, gedung kura-kura DPR juga digambarkan terbelah. Selain itu, terdapat tulisan Kami Tidak Butuh Dewan Perampok Rakyat dan terdapat tagar #LawanPerppuCiptaKerja. (Z-11)
PDIP menyoroti aspek keselamatan transportasi wisata
Fraksi PDIP DPR RI memastikan akan mengawal revisi UU Hak Cipta agar lebih adil bagi pekerja seni. Armand Maulana dan Ariel Noah sampaikan aspirasi soal sistem royalti
Sistem proporsional tertutup merupakan pilihan terbaik agar demokrasi tidak terjebak dalam politik populisme dan kapitalisasi suara.
Fraksi PDIP menyetujui Revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dibahas di Komisi I DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya atau naik ke rapat paripurna.
Penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu keresahan.
Semangat utama dari pengaturan ambang batas pencalonan sebelumnya adalah untuk memastikan dukungan politik yang kuat di DPR bagi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved