Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PDI Perjuangan (PDIP) menilai kritik terkait pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) dari Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Universitas Indonesia (UI) cuma mengejar sensasi dan mengabaikan subtansi.
Anggota DPR fraksi PDIP Deddy Sitorus melihat kritik tidak disampaikan secara etis, bahkan berpotensi melanggar hukum.
“BEM UI bukan menyampaikan kritik, melainkan melakukan penghinaan terhadap ketua DPR RI Puan Maharani. Saya pribadi menganggap BEM hanya mengejar sensasi dan kontroversi tetapi mengabaikan substansi. Kritik dengan menghina itu beda, dan mereka gagal nalar dengan melakukan over simplifikasi," ujar Deddy Sitorus saat dihubungi, Jumat (24/3).
Baca juga: PKB Sebut Kemesraan Prabowo-Ganjar Semu
Ia menuturkan DPR merupakan lembaga negara. Sehingga, bila BEM UI tidak punya data dan bukti bahwa DPR merampok rakyat, itu bisa menjadi fitnah dan menyerang kehormatan lembaga.
"Kedua, Ibu Puan Maharani itu Ketua DPR yang desainnya adalah kolektif kolegial. Jadi melakukan personifikasi dan menyerang pribadi Ibu Puan pribadi secara sendiri, tidak kolektif pimpinan DPR adalah tindakan tidak etis," ucap Deddy.
Baca juga: PKB Sebut Kemesraan Prabowo-Ganjar Semu
BEM UI mengkritik DPR yang mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU melalui sebuah video yang disebar di media sosial. Pada video tersebut terdapat gambar Ketua DPR RI Puan Maharani berbadan hewan tikus.
Pada video tersebut, gedung kura-kura DPR juga digambarkan terbelah. Selain itu, terdapat tulisan Kami Tidak Butuh Dewan Perampok Rakyat dan terdapat tagar #LawanPerppuCiptaKerja. (Z-11)
Fraksi PDIP menyetujui Revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dibahas di Komisi I DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya atau naik ke rapat paripurna.
Penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu keresahan.
Semangat utama dari pengaturan ambang batas pencalonan sebelumnya adalah untuk memastikan dukungan politik yang kuat di DPR bagi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.
Bahtra menjelaskan bahwa ketua panitia kerja (panja) mengenai kenaikan PPN 12% pada waktu itu adalah kader PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Wijayanto Rio Sambodo mengatakan, wacana tersebut tak diikuti dengan upaya penyempurnaan sistem politik yang ada.
Posisi Polri saat ini yang langsung berada di bawah Presiden adalah format terbaik.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved