PDI Perjuangan (PDIP) menilai kritik terkait pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) dari Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Universitas Indonesia (UI) cuma mengejar sensasi dan mengabaikan subtansi.
Anggota DPR fraksi PDIP Deddy Sitorus melihat kritik tidak disampaikan secara etis, bahkan berpotensi melanggar hukum.
“BEM UI bukan menyampaikan kritik, melainkan melakukan penghinaan terhadap ketua DPR RI Puan Maharani. Saya pribadi menganggap BEM hanya mengejar sensasi dan kontroversi tetapi mengabaikan substansi. Kritik dengan menghina itu beda, dan mereka gagal nalar dengan melakukan over simplifikasi," ujar Deddy Sitorus saat dihubungi, Jumat (24/3).
Baca juga: PKB Sebut Kemesraan Prabowo-Ganjar Semu
Ia menuturkan DPR merupakan lembaga negara. Sehingga, bila BEM UI tidak punya data dan bukti bahwa DPR merampok rakyat, itu bisa menjadi fitnah dan menyerang kehormatan lembaga.
"Kedua, Ibu Puan Maharani itu Ketua DPR yang desainnya adalah kolektif kolegial. Jadi melakukan personifikasi dan menyerang pribadi Ibu Puan pribadi secara sendiri, tidak kolektif pimpinan DPR adalah tindakan tidak etis," ucap Deddy.
Baca juga: PKB Sebut Kemesraan Prabowo-Ganjar Semu
BEM UI mengkritik DPR yang mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU melalui sebuah video yang disebar di media sosial. Pada video tersebut terdapat gambar Ketua DPR RI Puan Maharani berbadan hewan tikus.
Pada video tersebut, gedung kura-kura DPR juga digambarkan terbelah. Selain itu, terdapat tulisan Kami Tidak Butuh Dewan Perampok Rakyat dan terdapat tagar #LawanPerppuCiptaKerja. (Z-11)
