Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI PDI Perjuangan DPR RI memastikan akan mengawal proses revisi Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta agar lebih berpihak pada pekerja seni dan pelaku industri kreatif. Komitmen tersebut disampaikan usai menerima audiensi dari pengurus Vibrasi Suara Indonesia (VISI) yang dipimpin oleh musisi Armand Maulana dan Nazril Irham (Ariel Noah) di Kompleks Parlemen, Senin (10/11).
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan, Fraksi PDIP akan mengawal setiap pembahasan dalam RUU Hak Cipta agar pasal-pasal bermasalah dapat diperbaiki. Menurutnya, revisi ini harus menjamin perlindungan dan keadilan bagi seluruh pihak, terutama pencipta lagu dan pekerja seni.
"Tentu kami dari Fraksi PDI Perjuangan ya, sudah mendengar semua dan kami akan mengawal dengan baik pelaksanaan revisi undang-undang ini sehingga pasal-pasal yang bermasalah di UU tentang Hak Cipta ini bisa untuk segera diselesaikan dan tujuan dari dibuatnya undang-undang ini memang sesuai dengan keinginan semua pihak," kata Lasarus dalam keterangan yang diterima, Selasa (11/11).
Dalam pertemuan tersebut, VISI menyampaikan sejumlah isu yang dinilai belum diakomodasi dalam aturan yang berlaku, di antaranya sistem distribusi royalti yang belum berjalan efektif.
"Prinsipnya, yang sudah kami diskusikan tadi ada sistem yang tidak berjalan dengan baik, sehingga royalti itu tidak sampai kepada yang berhak. Titik utamanya di situ, ya itu yang pertama," ucapnya.
"Yang kedua, kemudian kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk membedakan mana ruang sosial, mana ruang bisnis terkait dengan royalti ini. Ya ini juga akan dipisahkan secara baik nanti di rencana revisi ini," lanjutnya.
Lasarus mengatakan bila Baleg DPR RI juga telah mengagendakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan VISI pada Selasa besok, 11 November 2025. Baleg rencananya memanggil organisasi pekerja seni lain untuk menerima masukan terkait RUU tentang Hak Cipta.
Dia mengingatkan agar pemerintah benar-benar terbuka menerima aspirasi dari masyarakat, khususnya VISI dan organisasi pekerja seni lainnya dalam menyusun draft RUU tentang Hak Cipta.
Fraksi PDIP DPR RI, tegas Lasarus, berharap aturan yang disusun dalam RUU Hak Cipta bisa mengakomodir keinginan semua pihak. Paling penting, payung hukum itu bisa memberi rasa adil bagi industri musik Tanah Air.
"Karena tujuannya sama sebetulnya, bagaimana soal hak cipta ini yang berhaknya mendapatkan sebagaimana mestinya, di ruang mana yang boleh ditagih oleh apa namanya secara bisnis, bisa ditagih hak ciptanya, kemudian yang mana yang sosial misalnya kita di ruang publik, yang ya misalnya kita menyanyi sekedar senang-senang sendiri, masa itu ditagih oleh teman-teman misalnya dari pencipta lagu dan seterusnya. Ini harus dibedakan secara baik di revisi itu," tegas Lasarus.
Sementara itu, Ariel Noah mengamini bila kedatangan pihaknya ke Fraksi PDIP DPR RI untuk menyampaikan sejumlah persoalan terkait hak cipta. VISI berharap Fraksi PDIP DPR RI bisa mengawal proses penyusunan RUU tentang Hak Cipta.
"Jadi kita butuh kepastian itu biar cepat selesai, biar semua orang merasa nyaman untuk bernyanyi, pencipta lagu mendapatkan haknya juga," kata Ariel Noah. (P-4)
PEMBENAHAN tata kelola royalti musik kembali menjadi perhatian utama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada pekan lalu.
“Kita bentuk caranya, misalnya dalam bentuk PNBP di bawah ekonomi kreatif. Setiap pencipta boleh mendaftarkan karyanya dan diverifikasi oleh ekonomi kreatif sehingga lebih clear,"
Ia menegaskan, karya musik yang sudah terdaftar di Indonesia tidak boleh lagi didaftarkan ke luar negeri.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Musisi senior Enteng Tanamal meluncurkan buku berjudul Memahami Hak Cipta dan Tata Kelola Royalti dalam Industri Musik Indonesia, di Jakarta, Kamis (91/10).
Sistem proporsional tertutup merupakan pilihan terbaik agar demokrasi tidak terjebak dalam politik populisme dan kapitalisasi suara.
Fraksi PDIP menyetujui Revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dibahas di Komisi I DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya atau naik ke rapat paripurna.
Penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu keresahan.
Semangat utama dari pengaturan ambang batas pencalonan sebelumnya adalah untuk memastikan dukungan politik yang kuat di DPR bagi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.
Bahtra menjelaskan bahwa ketua panitia kerja (panja) mengenai kenaikan PPN 12% pada waktu itu adalah kader PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved