Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ISTRI Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra viral di media sosial karena pamer harta. Akibatnya, suaminya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati mengatakan permintaan klarifikasi itu dilakukan pada Selasa (21/3). Dia diminta membawa dokumen aset yang ada di laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.
"Benar, informasi yang kami terima Direktorat PP LHKPN menjadwalkan permintaan klarifikasi kepada saudara Sudarman Harjasaputra (Kepala BPN Jakarta Timur) besok, Selasa (21/3)," kata Ipi melalui keterangan tertulis, Senin (20/3).
Baca juga : Kepala BPN Jaktim Penuhi Undangan KPK
Permintaan klarifikasi dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB. Lokasinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Belakangan ini banyak pejabat menjadi sorotan publik karena istri mereka pamer kekayaan di media sosial. Terbaru, Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Esha Rahmansah Abrar dinonaktifkan karena pasangannya flexing di dunia maya.
Karo Humas Kemensetneg Eddy Cahyano Sugiarto mengatakan pihaknya telah menonaktifkan Esha. Hal ini untuk memudahkan melakukan verifikasi kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat terkait perilaku istrinya.
"Selanjutnya juga telah dibentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Esha Rahmansah Abrar," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Minggu (19/3).
Selain itu, Kemensetneg akan berkonsultasi dengan KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya guna mendapatkan fakta dan data yang komprehensif. Langkah ini menjadi upaya menelusuri harta kekayaan tak wajar pejabat negara di lingkungan Kemensetneg. (Z-1)
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Polda Bali tidak hadir dalam sidang praperadilan Kepala Kantor BPN Bali, I Made Daging.
Penetapan status tersangka terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, kini memasuki babak pengujian hukum.
Ratusan warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Sunter Jaya mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, Rabu (26/11) pagi.
"Kami sudah melakukan pemberkasan bahkan sudah bayar, namun sudah 7 tahun ini belum juga selesai,"
Dugaan korupsi jual beli aset negara ini menyebabkan potensi kerugian keuangan negara yang kini masih dalam proses audit dan penghitungan oleh tim auditor independen.
Terlapor meyakinkan bahwa modal kecil dapat berubah menjadi miliaran rupiah dalam waktu singkat dengan janji profit yang fantastis.
Dia menjadi sorotan publik setelah fotonya yang menunjukkan gaya hidup mewah beredar di media sosial.
KETUA Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) meminta para kader untuk menjauhi sikap flexing atau pamer kemewahan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) meminta para kader untuk menjauhi sikap flexing atau pamer kemewahan.
Praktik flexing biasanya berkaitan erat dengan harta yang tidak wajar atau aset yang diperoleh dari tindak pidana.
Bahlil, kata Sarmuji, juga menekankan pentingnya sensitivitas politik dan sosial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved