Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos). Buntut kasus itu, menteri dari PDI Perjuangan (PDIP) berpotensi dicap negatif.
"Publik tentu saja akan memiliki penilaian negatif terhadap kinerja dari menteri sosial notabene merupakan kader PDI Perjuangan," kata peneliti dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, Sabtu (18/3).
Saat ini Kemensos dipimpin kader PDIP Tri Rismawati. Sebelumnya dipimpin kader PDIP lainnya, Juliari P Batubara. Juliari terjerat kasus korupsi bansos sembako terkait penanganan covid-19.
Baca juga: KPK Pakai Instrumen Follow the Money Ungkap Peran Dito Mahendra
"Kasus korupsi dilakukan oleh menteri sosial terdahulu Juliari P Batubara harus bisa menjadi pelajaran berharga bagi menteri sosial saat ini Tri Risma," ujar Bawono.
Kemensos, kata Bawono menjadi salah satu kementerian yang rentan korupsi. Karena sangat terkait dengan dana bantuan-bantuan sosial.
Baca juga: Wacana Duet Prabowo-Ganjar Dinilai Pukulan Telak bagi Cak Imin
Kemunculan kasus teranyar itu menunjukkan belum tercapainya harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Harapan Presiden agar kementerian sosial bisa lebih bersih dan lebih baik dengan menempatkan Tri Risma sebagai menteri pengganti Juliari P Batubara belum bisa tercapai," ucap Bawono.
KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan rasuah bansos beras untuk KPM PKH Tahun 2020-2021 di Kemensos. Mereka semua sudah dicegah ke luar negeri selama enam bulan. KPK berharap para tersangka kooperatif selama proses hukum berjalan.
Keenam tersangka itu, Mantan Direktur Utama (Dirut) PT TransJakarta sekaligus Dirut PT Bhanda Ghara Reksa Persero, M Kuncoro Wibowo, Direktur Komersial PT Bhanda Ghara Reksa Persero Budi Susanto, VP Operation PT PT Bhanda Ghara Reksa Persero April Churniawan, Ketua tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Ivo Wongkaren, Anggota tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani, General Manager PT Primalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto. (Z-3)
Prestasi dibutuhkan untuk mendapatkan kuota PPDB sekolah yang diincar para siswa. Jika prestasi tak berhasil, pemberian uang jadi solusi lain.
Setyo menyerahkan bawahannya untuk membuat kesimpulan. Tapi, dia memastikan belum ada kasus baru yang dibuka, atas penerimaan gratifikasi itu.
Bukti kerugian negara juga dikuatkan atas persidangan terdahulu, terkait pengadaan KTP-E. Setyo meyakini penyidik memiliki bukti kuat.
Dia juga enggan membeberkan lokasi Harun, sesuai dengan keterangan penyelidik, dalam persidangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto itu.
KPK ingin peraturan dari kepala daerah menyakup seluruh lembaga pendidikan yang terafiliasi di wilayahnya.
Rencana pemberian bantuan pangan tersebut merupakan instruksi dari bupati.
Presiden Jokowi telah menyetujui untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras 10 kg per bulan bagi 22 juta lebih Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Meski tidak akan sampai Desember 2024.
Bantuan diberikan untuk mengurangi beban keluarga miskin, mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, serta menurunkan angka stunting.
Di Kota Sukabumi terdapat sebanyak 26.244 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan tersebut
Sebanyak 1.163 ton beras akan didistribusikan kepada 163.137 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 154 kelurahan di Surabaya.
Rentang waktu penyaluran bantuan dilakukan selama tiga bulan terhitung dari Maret hingga Mei 2023 .
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved