Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi membenarkan partainya akan menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas). Namun hingga hari ini kepastian jadwal pelaksanaan belum diputuskan.
“Mukernas jadwalnya belum kita putuskan,” ucapnya, Senin (13/3)
Pria yang akrab disapa Awie ini menerangkan mukernas merupakan momentum yang disediakan untuk melakukan musyawarah yang kemudian dilakukan pengambilan keputusan atas berbagai agenda strategis termasuk arah pilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung oleh PPP.
Baca juga: PAN Bantah Pernyataan Rommy, Minta tidak Ikut Campur Rumah Tangga Partai Lain
“Namanya mukernas pengambilan keputusan tertinggi setelah muktamar tentu agenda-agenda strategis dibahas di mukernas,” imbuhnya.
Anggota DPR tersebut tidak mau menjelaskan lebih lanjut terkait nama-nama yang masuk dalam radar PPP dan komunikasinya dengan partai koalisi.
Baca juga: Koalisi Gendut Masih Bisa Terjadi Jelang Pemilu 2024
Sementara itu bagi partai koalisinya Golkar, mukernas yang akan digelar PPP merupakan hak dan kebebasan partai. Ketua DPP Golkar Dave Laksono menuturkan jika dalam mukernas tersebut disampaikan calon yang diusung maka ada mekanisme khusus dalam koalisi yang akan dijalankan.
“Nanti ada lobby-lobby khusus di antara ketua umum mengenai hal-hal strategis seperti itu,” tuturnya.
Sebelumnya partai berlambang kabah tersebut akan menggelar mukernas pada Mei mendatang. Dalam perhelatan tersebut akan dibahas isu-isu krusial dan strategis situasi politik saat ini. (Sru/Z-7)
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Internal Golkar juga tak mengetahui ada atau tidaknya reshuffle tersebut.
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved