Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah terkait kabar pegawainya ada yang menerima gratifikasi saat kunjungan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak. Informasi itu tersebar luas di media sosial.
Juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati menjelaskan kejadian itu terjadi saat tim Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi melakukan monitoring dan evaluasi di Pemkab Demak pada Kamis (9/3). Acara itu dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
"Setelah selesai kegiatan dan keluar area itu, Tim KPK ditemui oleh sejumlah orang dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menanyakan terkait kegiatan monev dimaksud. Namun, tim KPK menolak untuk diwawancarai," kata Ipi melalui keterangan tertulis, Senin (13/3).
Baca juga: Rafael Alun Bisa Terjerat dengan Pasal Kerugian Negara
Tim KPK saat itu langsung masuk ke mobil. Saat diperjalanan, mereka menyadari ada dua paket bingkisan dari Pemkab Demak.
"Setelah mengetahui hal itu, tim KPK langsung bergegas putar balik dan mengembalikan parcel tersebut kepada Pemkab Demak," ujar Ipi.
Baca juga: Indonesia Butuh Instrumen Perampasan Aset Hasil Kejahatan
Ipi tidak bisa memerinci isi paket tersebut. Pasalnya paket itu belum dibuka tim. Pengembalian diterima Inspektur Pemkab Demak.
"Tim KPK selanjutnya kembali untuk tujuan perjalanan berikutnya," ucap Ipi.
Kinerja KPK tidak bisa diapresiasi dengan pemberian bingkisan. Seluruh pihak baik pemerintah daerah, pusat maupun pihak terkait yang bertemu pegawai Lembaga Antirasuah saat sedang menjalankan tugas diharap tidak memberikan apapun.
Seluruh biaya penugasan KPK sudah dibiayai oleh negara. Sehingga, kata Ipi, tidak perlu diberikan tambahan lagi. (Z-3)
Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil istri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Agustina Hastarini.
Penyidik mendalami bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kesetjenan MPR RI, bagaimana pembayarannya, serta permintaan komitmen fee-nya.
“Penyidik menggali terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pada saat tempus (waktu) penerimaan gratifikasi tersebut terjadi,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo.
Penyidik masih menghitung total gratifikasi yang diterima oleh tersangka. Sementara, pihak berperkara itu mengantongi belasan miliar rupiah.
Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mendesak negara untuk merampas sebanyak-banyaknya aset milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
KPK mengungkapkan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Mudyat Noor, diperiksa penyidik soal tambang batu bara.
Presiden Prabowo Subianto telah mengantongi LSM yang didanai oleh pihak asing guna mengadu domba bangsa Indonesia.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding adanya serangan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait kebijakan hilirisasi yang dijalankan Indonesia.
Kritis tidak sama dengan memecah belah. Sering kali, menurut Luluk, tuduhan memecah persatuan muncul hanya karena ada pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah.
Jika seluruh elemen bangsa bersatu, maka persoalan-persoalan tersebut bisa diatasi bersama.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan rakyat Indonesia untuk tidak mudah dipecah belah oleh perbedaan, apalagi perpecahan itu dipicu oleh pengaruh kekuatan asing.
Sinergi lintas organisasi penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi dan memberantas korupsi di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved