Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan harta kekayaan milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo telah selesai diperiksa. Harta kekayaan Rafael Alun kekayaan akan segera disampaikann pada masyarakat.
"Semuanya sudah diperiksa. Nanti Pak Irjen dan direkturnya yang menyampaikan," ujar Menkeu Sri Mulyani pada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/3).
Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Rafael saat ini tengah diteliti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan tersebut didasarkan pada kecurigaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap aset milik Rafael sebagai pejabat di Kemenkeu.
Baca juga: PPATK Blokir Semua Rekening Keluarga Rafael Alun
Harta keluarga Rafael disorot setelah putranya Mario Dandy Satriyo yang menganiaya seorang pelajar bernama Cristalino David Ozora. Mario kerap menampilkan gaya hidup mewah termasuk memiliki Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson yang mengundang pertanyaan publik.
Dalam LHKPN tercatat Rafael mempunyai harta senilai Rp56 miliar yang dinilai tidak relevan dengan profesinya sebagai aparatur sipil negara (ASN) berpangkat eselon III. Selain itu, KPK juga menyebut bahwa Rafael mempunyai 6 perusahaan. Menkeu Sri Mulyani mengatakan semua perusahaan itu sudah diperiksa.
Baca juga: Fenomena Kekayaan Ugal Rafael Alun Disebut Naik ke Penyelidikan
(Z-9)
KPK resmi menyerahkan aset senilai Rp19,7 miliar hasil rampasan dari kasus korupsi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung)
Pahala belum bisa memerinci waktu pasti pemanggilan Dedy. Klarifikasi dilakukan karena ada aset dia yang tidak dilaporkan.
KPK perlu mendalami apakah ada ketidakwajaran dalam harta yang dilaporkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Dedy Mandarsyah.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa memberikan informasi kepada media massa atas perkembangan persidangan ini. Namun, peliputan di ruang persidangan tidak diperbolehkan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengembangkan kasus pencucian uang yang menjerat mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Keterlibatan keluarganya diusut.
ASET-aset milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang dirampas untuk negara dinilai sudah terbukti sebagai hasil TPPU
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
STNK mati 2 tahun di 2026 berisiko penghapusan data permanen. Simak panduan aturan terbaru UU LLAJ dan solusi bayar pajak online via aplikasi SIGNAL.
Panduan lengkap cara cek dan bayar pajak kendaraan online 2026 via SIGNAL. Hindari risiko kendaraan jadi bodong akibat aturan STNK mati 2 tahun!
Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang (mati pajak) selama dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku STNK 5 tahun habis, akan dihapus data registrasinya secara permanen.
Pelajari cara membuat faktur pajak dengan e-Faktur online untuk PKP. Solusi praktis, cepat, dan aman untuk kelola serta lapor PPN secara digital.
LITERASI pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor bahan bangunan disebut harus terus ditingkatkan. Hal itu untuk mendukung kesiapan UMKM menghadapi dinamika ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved