Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan harta kekayaan milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo telah selesai diperiksa. Harta kekayaan Rafael Alun kekayaan akan segera disampaikann pada masyarakat.
"Semuanya sudah diperiksa. Nanti Pak Irjen dan direkturnya yang menyampaikan," ujar Menkeu Sri Mulyani pada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/3).
Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Rafael saat ini tengah diteliti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan tersebut didasarkan pada kecurigaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap aset milik Rafael sebagai pejabat di Kemenkeu.
Baca juga: PPATK Blokir Semua Rekening Keluarga Rafael Alun
Harta keluarga Rafael disorot setelah putranya Mario Dandy Satriyo yang menganiaya seorang pelajar bernama Cristalino David Ozora. Mario kerap menampilkan gaya hidup mewah termasuk memiliki Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson yang mengundang pertanyaan publik.
Dalam LHKPN tercatat Rafael mempunyai harta senilai Rp56 miliar yang dinilai tidak relevan dengan profesinya sebagai aparatur sipil negara (ASN) berpangkat eselon III. Selain itu, KPK juga menyebut bahwa Rafael mempunyai 6 perusahaan. Menkeu Sri Mulyani mengatakan semua perusahaan itu sudah diperiksa.
Baca juga: Fenomena Kekayaan Ugal Rafael Alun Disebut Naik ke Penyelidikan
(Z-9)
KPK resmi menyerahkan aset senilai Rp19,7 miliar hasil rampasan dari kasus korupsi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung)
Pahala belum bisa memerinci waktu pasti pemanggilan Dedy. Klarifikasi dilakukan karena ada aset dia yang tidak dilaporkan.
KPK perlu mendalami apakah ada ketidakwajaran dalam harta yang dilaporkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Dedy Mandarsyah.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa memberikan informasi kepada media massa atas perkembangan persidangan ini. Namun, peliputan di ruang persidangan tidak diperbolehkan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengembangkan kasus pencucian uang yang menjerat mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Keterlibatan keluarganya diusut.
ASET-aset milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang dirampas untuk negara dinilai sudah terbukti sebagai hasil TPPU
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
KPK gelar dua OTT di Kalsel dan Jakarta terkait pajak dan bea cukai. Menkeu Purbaya sebut momen perbaiki instansi pajak dan Bea Cukai
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved