Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Indikator Politik (IPI), Bawono Kumoro, mengatakan kepercayaan publik yang meningkat terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung), melebihi kepercayaan atas Kepolisian, KPK, maupun pengadilan, karena dalam beberapa tahun terakhir Kejaksaan menjadi leading dalam penegakkan hukum kasus-kasus besar.
“Iya (logis jika persepsi publik terhadap Kejaksaan di atas KPK maupun Kepolisian. Terutama dalam setahun terakhir hasil survei kami, seperti Maret tahun lalu. Kasus minyak goreng, yang membuat ibu-ibu rumah tangga menjerit semua, ditangani Kejaksaan,” kata Bawono, Kamis (2/3/2023).
Titik awal peningkatan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan, menurut Bawono, berawal dari sini. “Setelah itu Kejaksaan menginjak gas untuk menangani kasus-kasus lainnya".
Menurut Bawono, dibanding lembaga penegak hukum yang lain, memang Kejakgung lebih menonjol. Dijelaskannya, pada Februari mulai muncul kasus kelangkaan minyak goreng. Pada saat itu Kejakgung menjadi leading sektor yang menangani kasusnya, hingga pada Juni ada penetapan tersangka.
“Kejaksaan juga menunjukkan leading penegakkan hukum pada kasus Indosurya dan sejumlah kasus lain,” kata Bawono.
Pada saat bersamaan, pamor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kepolisian justru meredup kiprahnya. Kepolisian malah pada pertengahan tahun menjadi sorotan negatif publik karena pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo, maupun kasus Teddy Minahasa.
“Dan sampai sekarang residu-residunya masih terasa efeknya buat kepolisian, sampai sekarang. Sekalipun sekarang sudah mulai pulih," ungkapnya.
Persepsi positif publik yang meningkat terhadap Kejakgung, menurut Bawono, tidak hanya karena lembaga penegak hukum lain sedang performanya turun. Tapi juga karena peningkatan kinerja Kejakgung. “Jadi gabungan dari faktor eksternal dan internal. Kalau pun lembaga lain performanya turun, tapi kejaksaan biasa-biasa saja, tentu juga tidak akan begitu,” kata Bawono. (OL-13)
Baca Juga: Putusan PN Jakpus Langgar UUD 1945
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Peran humas atau public relations (PR) menjadi semakin vital di era digital, terutama dalam menjaga reputasi dan merawat kepercayaan publik.
Ketika negara berbicara kepada publik, pesan harus jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai upaya pembenahan internal harus terus dilakukan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan semakin menguat.
Ajang penghargaan bagi para pelaku usaha itu menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Jakarta sebagai kota yang terbuka, ramah investasi, dan transparan.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, dari kelompok yang mengetahui program tersebut, mayoritas atau 51,8% menyatakan puas/sangat puas.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Penangkapan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengaturan eksekusi putusan sengketa lahan.
Menurut Budi, penggeledahan juga terjadi di Kantor Pusat Bea dan Cukai. Total uang yang diambil penyidik masih dihitung.
Setelah diproduksi, minyak mentah bagianĀ milik negara harus diserahkan kepada Pertamina.
Mahsun membandingkan biaya pengangkutan BBM dengan menggunakan terminal BBM OTM dan tidak menggunakan terminal tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved