Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PENELITI Indikator Politik (IPI), Bawono Kumoro, mengatakan kepercayaan publik yang meningkat terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung), melebihi kepercayaan atas Kepolisian, KPK, maupun pengadilan, karena dalam beberapa tahun terakhir Kejaksaan menjadi leading dalam penegakkan hukum kasus-kasus besar.
“Iya (logis jika persepsi publik terhadap Kejaksaan di atas KPK maupun Kepolisian. Terutama dalam setahun terakhir hasil survei kami, seperti Maret tahun lalu. Kasus minyak goreng, yang membuat ibu-ibu rumah tangga menjerit semua, ditangani Kejaksaan,” kata Bawono, Kamis (2/3/2023).
Titik awal peningkatan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan, menurut Bawono, berawal dari sini. “Setelah itu Kejaksaan menginjak gas untuk menangani kasus-kasus lainnya".
Menurut Bawono, dibanding lembaga penegak hukum yang lain, memang Kejakgung lebih menonjol. Dijelaskannya, pada Februari mulai muncul kasus kelangkaan minyak goreng. Pada saat itu Kejakgung menjadi leading sektor yang menangani kasusnya, hingga pada Juni ada penetapan tersangka.
“Kejaksaan juga menunjukkan leading penegakkan hukum pada kasus Indosurya dan sejumlah kasus lain,” kata Bawono.
Pada saat bersamaan, pamor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kepolisian justru meredup kiprahnya. Kepolisian malah pada pertengahan tahun menjadi sorotan negatif publik karena pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo, maupun kasus Teddy Minahasa.
“Dan sampai sekarang residu-residunya masih terasa efeknya buat kepolisian, sampai sekarang. Sekalipun sekarang sudah mulai pulih," ungkapnya.
Persepsi positif publik yang meningkat terhadap Kejakgung, menurut Bawono, tidak hanya karena lembaga penegak hukum lain sedang performanya turun. Tapi juga karena peningkatan kinerja Kejakgung. “Jadi gabungan dari faktor eksternal dan internal. Kalau pun lembaga lain performanya turun, tapi kejaksaan biasa-biasa saja, tentu juga tidak akan begitu,” kata Bawono. (OL-13)
Baca Juga: Putusan PN Jakpus Langgar UUD 1945
PT Mahkota Propertindo Indo Permata (MPIP) dan PT Mahkota Propertindo Indo Senayan (MPIS) kembali menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada para investor.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari 93 persen.
YAYASAN Belas Kasih meluncurkan aplikasi Belas Kasih pada Jumat (9/5). Aplikasi ini untuk memudahkan donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, serta wujud transparansi dana
Arif menyebut Polri perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Khususnya, terhadap berbagai praktik tindakan melawan hukum dan inkonstitusional.
Kerja-kerja KPK dalam mengusut kasus yang juga melibatkan buronan Harun Masiku semakin menegaskan, bahwa lembaga antirasuah tidak pandang bulu.
KPK mengatakan peluang untuk memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menunggu perkembangan penanganan perkara.
Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.
Bobby didesak dipanggil KPK karena orang dekatnya, sekaligus Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP) ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus ini.
Penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi dilakukan setelah sebelumnya dilakukan upaya preventif maupun sosialisasi.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang pengganti Rp11,8 triliun, atas kasus dugaan suap pemberian ekspor minyak kelapa sawit atau CPO. Dana itu berasal dari terdakwa Wilmar Group.
Untuk mempermudah proses penyidikan ketujuh tersangka tersebut kini dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved